BREAKING NEWS
 

APKASI Dukung MBG Masuk Penilaian Insentif Fiskal Daerah

Reporter : IRANDI KASMARA
Editor : BAMBANG TRISMAWAN
Kamis, 19 November 2026 13:17 WIB
APKASI mendukung rencana pemerintah memasukkan program MBG sebagai salah satu komponen penilaian insentif fiskal daerah. Dok. Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyambut positif rencana pemerintah memasukkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu komponen penilaian pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menilai, kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Insentif juga dinilai dapat mendorong daerah lebih serius memastikan manfaat MBG diterima masyarakat sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Menurut saya itu bagus, sangat positif," kata Bursah saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (19/11/2026) malam.

Bupati Lahat itu mengatakan, keberhasilan pelaksanaan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas pengelolaan dapur, kebersihan fasilitas, keamanan bahan pangan, hingga kesegaran makanan juga harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Menurutnya, seluruh dapur penyedia makanan harus memenuhi standar kebersihan dan higiene. Bahan pangan yang digunakan juga harus berkualitas dan segar, sementara proses pengolahan hingga penyajian wajib memperhatikan keamanan pangan.

"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," ujarnya.

Baca juga : BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Aceh, Tito Minta Pemda Perkuat Kesiapsiagaan

Bursah menilai, pemerintah daerah yang mampu menjalankan program dengan baik dan memenuhi standar kelayakan patut memperoleh apresiasi. Sebaliknya, daerah maupun pelaksana yang masih memiliki banyak persoalan perlu dievaluasi sebelum mendapatkan insentif.

"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Lahat sejauh ini berjalan baik dan belum mengalami persoalan berarti. Bursah berharap capaian tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pemerintah pusat.

"Di kabupaten kami berjalan dengan baik. Belum pernah terjadi ada masalah. Mudah-mudahan dapat insentif," katanya.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi. Dia menyambut baik masuknya MBG menjadi salah satu komponen penilaian insentif fiskal karena dinilai dapat mendorong pemerintah daerah lebih serius mengawal dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.

Adsense

"Kami menyambut baik kebijakan ini. Harapannya, dengan adanya insentif fiskal ini, pelaksanaan MBG di daerah bisa semakin baik, semakin tertib, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita di Kabupaten Kendal. Artinya juga pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih intensif sesuai dengan skema BGN yang terbaru," kata Benny.

Baca juga : Mendagri Tito Raih Anugerah Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah

Menurut Benny, insentif fiskal merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap capaian kinerja pemerintah daerah yang telah berjalan selama ini. Penilaiannya mencakup sejumlah indikator, seperti penanganan stunting, penurunan kemiskinan, hingga pengentasan pengangguran.

Pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik berpeluang mendapatkan insentif fiskal pada periode tahun berikutnya. Untuk penilaian mendatang, pelaksanaan MBG akan ditambahkan sebagai salah satu kriteria.

"Untuk tahun depannya itu, salah satu kriteria yang akan dilihat oleh pemerintah pusat dalam insentif fiskal itu adalah tentang MBG, dimasukkan salah satunya," jelasnya.

Benny juga mengapresiasi perubahan skema pelaksanaan MBG yang ditetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk 2027. Menurutnya, skema baru tersebut membuat pelaksanaan program di daerah menjadi lebih merata, selektif, dan tepat sasaran.

"Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN (Sudaryono) ini," ujarnya.

Dia menambahkan, keberhasilan daerah dalam menjalankan skema baru BGN menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MBG ke depan.

Baca juga : Tiba Di Nagan Raya, Prabowo Disambut Bendera Merah Putih Sepanjang 24 Km

Meski demikian, Benny mengingatkan bahwa insentif fiskal bukan merupakan insentif khusus untuk program MBG. Pelaksanaan MBG hanya menjadi salah satu komponen yang dinilai bersama indikator kinerja daerah lainnya.

"Jadi insentif fiskal itu bukan insentif MBG. MBG masuk jadi salah satu komponen yang akan dinilai di dalam insentif fiskal," tegasnya.

Benny menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan program MBG di wilayahnya. Sebagai bagian dari pengawasan daerah, dia juga mendapat tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai skema terbaru BGN.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan MBG harus berjalan seiring dengan pencapaian indikator pembangunan lainnya. Daerah tidak otomatis mendapatkan insentif fiskal hanya karena pelaksanaan MBG dinilai baik.

"Itu menjadi komponen karena misalkan MBG-nya bagus, tapi kemudian stuntingnya jelek, penurunan kemiskinannya jelek, ya tidak dapat insentif fiskal. Kita menyambut baik, artinya Pemkab memiliki tanggung jawab untuk suksesnya MBG di Kabupaten," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense