Dark/Light Mode

Menko PMK Puji Satgas PRR Pulihkan Sumatera, Tekankan Mitigasi Perubahan Iklim

Senin, 26 Oktober 2026 18:26 WIB
Menko PMK Sugiono (kiri) bersama Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sekaligus Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan terkait pemulihan Sumatera di Jakarta, Senin (26/10/2026). Dok. Satgas PRR
Menko PMK Sugiono (kiri) bersama Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sekaligus Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan terkait pemulihan Sumatera di Jakarta, Senin (26/10/2026). Dok. Satgas PRR

RM.id  Rakyat Merdeka - Proses pemulihan pascabencana Sumatera menunjukkan kemajuan positif. Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dilaporkan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Ketua Pengarah Satgas PRR yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Dalam rapat koordinasi di Posko Satgas PRR, Gedung B lantai 2 Kmeendagri Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026, Sugiono mengatakan, hampir 98 persen upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatra telah terealisasi. Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak bencana, mulai dari penerbitan regulasi hingga pengalokasian anggaran.

Sebagai pedoman pemulihan, pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatra melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen tersebut memuat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun bagi 11.520 program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 33 kementerian dan lembaga selama tiga tahun.

Namun, pemulihan tidak hanya berfokus pada penanganan dampak bencana yang telah terjadi. Untuk mengantisipasi bencana susulan, Sugiono menekankan pentingnya memasukkan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pemulihan jangka panjang. Menurut dia, wilayah utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah selatan khatulistiwa cenderung lebih kering dalam beberapa dekade mendatang.

Mantan Menlu itu juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses pemulihan berjalan cepat, efektif, adil, dan berkelanjutan.

Baca juga : Soal Karhutla, Sugiono Jawab Protes Anggota DPR Malaysia

Ia mempersilakan kepala daerah menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan serta menyatakan kesiapannya membantu menyelesaikan persoalan sesuai kewenangannya.

“Saya ingin menggarisbawahi kembali betapa pentingnya kerja bersama di antara kita. Tentu saja, hal itu melibatkan seluruh stakeholders, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Sugiono dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Ketua Satgas PRR Tito Karnavian melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi salah satu hambatan utama rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan yang masih tinggi memicu banjir kembali di sejumlah daerah, termasuk Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang.

Tito juga melaporkan hampir 137 sungai terdampak sedimentasi. Penumpukan sedimen yang disertai curah hujan tinggi menyebabkan sungai meluap dan memicu banjir. Akibatnya, sejumlah jalan dan jembatan yang telah dibangun kembali mengalami kerusakan. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum menangani banjir susulan dan mempercepat pembersihan sungai yang mengalami sedimentasi.

Di tengah berbagai kendala tersebut, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak terus berjalan. Jumlah hunian yang direncanakan untuk dibangun pada 2026 hingga 2028, baik melalui skema in situ maupun relokasi terpusat, mencapai 57.370 unit.

Baca juga : Pemerintah Kucurkan Rp 1,23 T Untuk 7 Provinsi Terdampak Karhutla

Pemulihan juga berlangsung di sektor pertanian dan perikanan. Tito mengatakan penanganan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang telah dilakukan, sedangkan perbaikan sawah dengan kerusakan berat masih berlangsung.

Adapun pemulihan sektor perikanan masih terkendala keterbatasan anggaran. Dari pengajuan dana sekitar Rp 1,5 triliun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), baru Rp 313 miliar yang dipenuhi melalui anggaran tambahan. Meski demikian, KKP telah mengalokasikan Rp 257 miliar dari anggaran regulernya untuk pemulihan bencana.

Di sektor layanan publik, Tito melaporkan bahwa seluruh rumah sakit telah kembali beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih dalam proses pemulihan. Pasokan listrik di sebagian besar wilayah terdampak juga telah pulih dan jaringan telepon seluler kembali beroperasi. Adapun di sektor infrastruktur, sebanyak 473 jembatan darurat telah rampung dibangun dan berfungsi mendukung konektivitas, meskipun beberapa di antaranya masih membutuhkan penanganan permanen.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, anggaran sebesar Rp 100,1 triliun dalam Rencana Induk PRRP Sumatra dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun. Rinciannya, Rp 38,9 triliun untuk 2026, Rp 32,9 triliun untuk 2027, dan Rp 28,2 triliun untuk 2028. Anggaran itu akan digunakan oleh 33 kementerian dan lembaga, dengan 23 di antaranya sebagai pelaksana utama dan 10 lainnya sebagai pendukung.

Meski demikian, pelaksanaan program pada 2026 masih terkendala keterbatasan waktu. Tito menyebut anggaran yang telah ditransfer Kementerian Keuangan baru mencapai Rp 29,9 triliun, atau masih terdapat selisih sekitar Rp 9 triliun dari alokasi yang direncanakan.

Baca juga : Dipecat Dengan Tidak Hormat, Bupati Gowa Tak Melawan

Karena itu, Tito meminta agar sisa anggaran tersebut tidak dihapus, melainkan dialihkan ke 2027. Ia juga meminta dukungan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR agar anggaran pemulihan tahun depan dapat tersedia sesuai rencana. Dengan begitu, proses pengajuan anggaran dan pengadaan dapat dilakukan lebih awal sehingga kegiatan pemulihan bisa segera dimulai.

“Kita harapkan nanti di bulan November ini sudah bisa diajukan, sehingga bisa segera dilakukan review dan lelang, sehingga Februari 2027 sudah bisa dimulai,” kata Tito.

Rapat tersebut menjadi agenda perdana Sugiono sebagai Menko PMK sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR. Selain mengevaluasi perkembangan pemulihan, rapat itu menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kendala di lapangan agar dapat ditindaklanjuti bersama kementerian dan lembaga terkait. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.