RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara kepada DPR RI. Penyempurnaan regulasi tersebut ditargetkan memiliki formulasi awal yang rampung pada akhir 2026, sehingga proses revisi dapat dilanjutkan tahun depan.
Rencana itu disampaikan Sjafrie setelah bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie mengatakan, UU Pertahanan Negara yang berlaku sejak 2002 perlu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan strategi pertahanan Indonesia. Sejumlah aspek dalam penyelenggaraan pertahanan dinilai belum terakomodasi dalam aturan tersebut.
Terlebih, revisi Undang-Undang TNI telah dilakukan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pertahanan negara.
Baca juga : Bertemu Dasco, Sjafrie Tidak Bahas Cawapres Pengganti Gibran
"Saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," kata Sjafrie.
Ia menjelaskan, pemerintah akan membentuk kelompok kerja bersama Komisi I DPR untuk membahas materi perubahan undang-undang tersebut. Kelompok kerja ini akan merumuskan berbagai substansi yang perlu diperbarui dalam regulasi pertahanan.
Sjafrie berharap formulasi revisi dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, pembahasan lebih lanjut untuk proses revisi undang-undang dapat dilakukan pada 2027.
Salah satu materi yang akan menjadi perhatian adalah penegasan strategi pertahanan Indonesia. Menurut Sjafrie, UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur strategi pertahanan yang diterapkan Indonesia.
Baca juga : Geliat Pertahanan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Dunia
Ia menyebut Indonesia menerapkan strategi pertahanan defensif aktif. Strategi tersebut menempatkan Indonesia tidak memiliki niat maupun kepentingan untuk menyerang negara lain, tetapi tetap menyiapkan kemampuan untuk menjaga wilayah teritorial dan melindungi kepentingan nasional.
"Ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional," ujarnya.
Selain penyempurnaan regulasi, pertemuan dengan pimpinan DPR juga membahas penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan yang direncanakan hadir di setiap kabupaten. Dengan jumlah 514 kabupaten di Indonesia, pemerintah merencanakan pembentukan 514 batalion.
Baca juga : Menhan Tinjau Teknologi Radar dan Drone Buatan Len Industri
Sjafrie menegaskan, rencana tersebut bukan bertujuan melakukan militerisasi di daerah. Menurutnya, pembangunan batalion merupakan bagian dari implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan Pasal 30 UUD 1945.
"Ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga meluruskan isu mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI. Ia menegaskan, pertemuannya dengan pimpinan DPR hanya membahas tugas dan fungsi kelembagaan di bidang pertahanan.
"Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.