BREAKING NEWS
 

Indonesia Bidik Pasar Karbon Global, Jepang hingga CORSIA Butuh Ratusan Juta Ton

Reporter : HENDRAWAN KOSIM WIJAYA
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Sabtu, 21 November 2026 15:58 WIB
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham menyampaikan paparan tentang peluang Indonesia menembus pasar karbon Internasional di bawah mekanisme Pasal 6 Paris Agreement pada sesi panel bertajuk “High-Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turkiye. (Foto: Kemenhut)

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia membidik pasar karbon internasional wajib (mandatory) melalui mekanisme Article 6 Paris Agreement untuk mengoptimalkan potensi karbon dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS).

Peluang ini semakin terbuka seiring adanya permintaan dari Singapura, Jepang, hingga skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan, pasar karbon internasional membutuhkan kredit berkualitas tinggi dengan integritas terjamin, termasuk pencegahan penghitungan ganda (double counting) dan transparansi pencatatan karbon.

“Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli,” kata Laksmi saat membuka sesi panel bertajuk “High-Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6” di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Jumat (13/11/2026).

Dia menyebut, potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton CO₂ berdasarkan data BloombergNEF 2025.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Ilham, memaparkan optimalisasi usaha pemanfaatan hutan melalui penjualan kredit karbon dalam mekanisme Article 6 Paris Agreement, baik berbasis pasar (Article 6.2 dan Article 6.4) maupun nonpasar (Article 6.8).

Baca juga : Menhut Tegaskan Tak Terbitkan Izin Tambang di TN Ujung Kulon

Menurut Ilham, kebutuhan kredit karbon berbasis NbS melalui mekanisme Article 6.2 sangat besar dan mendesak, di antaranya untuk pasar Singapura, Jepang melalui Joint Crediting Mechanism (JCM), serta ICAO-CORSIA.

“Saat ini, Singapura mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan Singapura,” kata Ilham.

Sementara itu, Jepang melalui JCM memiliki target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO₂ hingga 2030 dari seluruh negara mitra. Indonesia tengah menjajaki kerja sama JCM secara intensif dengan Jepang.

Gambut dan mangrove menjadi aspek penting yang ditawarkan untuk membuka akses pasar tersebut, sekaligus menjadi pembeda Indonesia dengan negara mitra Jepang lainnya.

Adsense

“Peluang lainnya berasal dari ICAO-CORSIA, yang diperkirakan membutuhkan 200–250 juta unit karbon yang memenuhi syarat hingga Januari 2028,” kata Ilham.

Ilham menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.

Baca juga : Indonesia Paparkan Hasil Pembiayaan Iklim Hingga Tingkat Masyarakat Di COP31

Regulasi tersebut mencakup ketentuan otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri (International Transfer Mitigation Outcomes/ITMOs) serta pengaturan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan.

“Indonesia sudah menyiapkan regulasi untuk mendukung perdagangan karbon di bawah Article 6 Paris Agreement, termasuk terkait otorisasi transfer hasil mitigasi dan pencegahan double counting,” kata Ilham.

Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik, Win Sim Tan, mengatakan penggunaan metodologi yang telah tersedia dapat mempercepat pengembangan proyek karbon karena pemerintah tidak perlu menyusun metodologi baru dari awal.

Dia mencontohkan, sejumlah metodologi Verra telah diterima Singapura, antara lain untuk REDD+, penanaman hutan, dan perlindungan hutan.

Direktur Kebijakan Internasional International Emissions Trading Association (IETA), Andrea Bonzanni, mengingatkan pemerintah perlu menyeimbangkan transfer kredit karbon ke luar negeri dengan pencapaian target iklim nasional atau nationally determined contribution (NDC).

Menurut Andrea, Indonesia juga perlu terlibat serius dalam pembahasan teknis mekanisme Pasal 6.4 pada sesi negosiasi COP31 UNFCCC.

Baca juga : Menhut Raja Juli: Habitat Kedua Badak Jawa Dikaji Sejak 1980-an

Hal ini mengingat isu permanency, metodologi standar, dan tools belum mengakomodasi sektor kehutanan dalam draf pembahasan CMA Article 6 Paris Agreement.

Dari sisi permintaan pasar, CEO Emergent, Eron Bloomgarden, mengatakan negara-negara berhutan membutuhkan kepastian permintaan jangka panjang agar dapat menyediakan kredit karbon, sementara pembeli membutuhkan kepastian pasokan.

Sesi tersebut turut menghadirkan Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soejachmoen.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense