RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Kerusuhan Mei 1998 harus dikutuk dan dikecam.
Ia menyatakan korban berhak memperoleh keadilan, sementara para pelaku harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @fadlizon.
“Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” demikian pernyataan dalam unggahan tersebut.
Fadli menyebut, Kerusuhan Mei 1998 sebagai peristiwa yang meninggalkan catatan penting dalam sejarah Indonesia.
Baca juga : Fadli Zon Mengaku Nomornya Disadap sejak 2021, Dua Kali Diperiksa Polisi
Peristiwa tersebut, menurutnya, menyisakan korban jiwa, kerugian harta benda, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan.
Dalam penjelasannya, Fadli juga menyoroti penggunaan istilah “perkosaan massal”. Ia berpandangan, istilah tersebut berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis sehingga penggunaannya perlu didukung fakta serta dokumentasi yang kuat.
“Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan,” tulisnya.
Fadli menekankan perlunya memeriksa kesesuaian konteks kesaksian, arsip, dan bukti visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa.
Ia juga mengaku telah membaca dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan berpandangan bahwa data beserta metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh.
Baca juga : Mendesak Mandatory Spending Transportasi Umum: Dari Beban Menuju Keadilan Sosial
Sebagai konteks, Komnas Perempuan sebelumnya menegaskan bahwa laporan resmi TGPF mendokumentasikan 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.
Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban demi melindungi korban dan keluarganya.
Dalam unggahannya, Fadli menyatakan keberpihakan kepada korban, khususnya perempuan, harus menjadi bagian dari pembahasan sejarah.
Ia juga menekankan pentingnya independensi sejarawan serta keterbukaan terhadap pengujian publik.
“Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik,” tulis Fadli.
Baca juga : Fadli Zon Ajak Generasi Muda Berani Jadi Dalang
Penjelasan tersebut hadir di tengah perdebatan publik yang turut mengemuka dalam perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2026.
Di sisi lain, dukungan terhadap karya insan perfilman telah disampaikan Fadli sejak pengumuman nominasi FFI.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan penyelenggara, ia memberikan selamat kepada para nomine serta mendorong mereka terus berkarya dan menginspirasi melalui film Indonesia.
Melalui penjelasannya mengenai Mei 1998, Fadli kembali menekankan pandangannya bahwa akurasi sejarah dan keberpihakan kepada korban perlu berjalan beriringan.
“Dengan penuh keberpihakan pada korban, dalam hal ini perempuan, fakta sejarah tetap perlu ditempatkan secara tepat agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan generasi pemegang estafet berikut,” tulisnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.