RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas dalam APBN 2021 dengan anggaran Rp 408,8 triliun. dalam pernyataannya, Presiden menginstruksikan agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun, untuk mendorong percepatan pembangunan. Tujuannya, agar belanja APBN bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin.
Baca juga : 26 Pemain Timnas U-16 Siap Jalani Pelatihan Di Stadion Pakansari
Presiden juga memberi arahan kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara agar bantuan sosial segera disalurkan kepada penerima manfaat di awal Januari 2021.
Menanggapi arahan Presiden, Mensos menyatakannya kesiapannya. “Kementerian Sosial siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kami bisa dorong agar di awal tahun bantuan sudah tersalur ke penerima manfaat,” kata Mensos.
Baca juga : Terbang Ke Simalungun, Mensos Pantau Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
Mensos yang hadir di istana Negara menerima secara simbolik memori DIPA langsung dari Presiden. Hal ini sebagai representasi dari beberapa fokus belanja Pemerintah tahun 2021 dimana salah satunya terkait perlindungan sosial.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.