RM.id Rakyat Merdeka - Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah secara bertahap melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.
Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Makkah. Penandatanganan berlangsung di Kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025)
Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staf Teknis Haji/Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam. Hadir menyaksikan, Plt Irjen Kementerian Agama (Kemenag) Faisal, Konsul Jenderal di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.
Baca juga : Kementan Gelar Gerakan Tanam Padi Gogo di Kabupaten Sukabumi
"Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata," terang Nasrullah Jasam, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (27/1/2025).
Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah, merupakan hasil kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.
"Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah," jelas Kuasa Pengguna Anggara (KPA) haji 2025 tersebut.
Baca juga : Mendikdasmen Tambah Sekolah Dan Rumah Belajar
Kata dia, tim telah bekerja keras menyiapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. "Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan," jelas Nasrullah.
Plt Irjen Kemenag Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk menaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Jika melanggar kontrak, mereka akan menghadapi sanksi, mulai dari denda hingga daftar hitam (blacklist) di masa yang akan datang.
Faisal juga memastikan, aparat Pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.
Baca juga : Dasco: Calon Menteri Bakal Diuji Dulu Oleh Tim Seleksi Sebelum Bertemu Prabowo
Konjen RI Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.
"Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia," jelas Yusron.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.