Semua Sekolah Kudu Gratis

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan penyelenggaraan sekolah gratis negeri dan swasta di Jakarta. Hal itu dilakukan demi menghadirkan kualitas pendidikan yang merata bagi peserta didik.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria me­ngatakan, dewan mencetuskan ide sekolah gratis ini sejak tahun 2019. Sebab, subsidi pendidikan yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dini­lai kurang efektif. Masih terjadi kesenjangan dan salah sasaran.

Menurutnya, banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang belajar di sekolah swasta dan tidak mendapatkan bantuan. Tidak sedikit dari mereka yang menunggak Sumbangan Pembi­naan Pendidikan (SPP), bahkan ada yang akhirnya putus sekolah.

Baca juga : Indonesia Vs Uzbekistan, Garuda Siap Ukir Sejarah

“Supaya tahun depan sekolah bisa gratis,” kata Iman usai rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa­ban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2023 di Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (27/4/2024).

Menurut Iman, jika seluruh sekolah swasta gratis bisa me­mutus ketimpangan sosial dan tidak perlu lagi ada program KJP yang sampai saat ini penerima manfaatnya belum merata.

Iman berharap, Pemprov DKI segera merealisasikan program tersebut agar para siswa dapat merasakan manfaat pendidikan secara merata baik negeri mau­pun swasta.

Baca juga : Srikandi Bantai Hong Kong

Anggota Komisi E Basri Baco meyakini sekolah gratis akan mempermudah validasi dan verifikasi Data Terpadu Kese­jahteraan Sosial (DTKS) untuk bantuan sosial khusus pelajar.

Dengan sekolah gratis, kata Baco, tidak ada lagi kesenjan­gan sosial antarpelajar yang menerima KJP dengan anak yang tidak menerima bantuan.

“Data DTKS ini harus benar-benar akurat. Karena ini berkai­tan dengan kepentingan banyak orang. Terutama untuk masyarakat menengah ke bawah,” ujar Baco.

Baca juga : Koalisi Prabowo Besar dan Kuat

Selain itu, dia mengimbau agar Dinas Sosial (Dinsos), Di­nas Pendidikan (Disdik), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan dinas lainnya saling bersinergi membenahi persoalan DTKS.

“Paling tidak, tolong ini men­jadi catatan besar atau garis bawah untuk saling bersinergi,” tutur Baco.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Widyas­tuti mengatakan, Dinas Pendi­dikan telah membuat kajian dan simulasi tentang pelaksanaan kebijakan sekolah gratis negeri dan swasta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.