RM.id Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menunda pemungutan suara kabinet untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata Gaza, yang sebetulnya dijadwalkan pada Kamis (16/1/2025).
Netanyahu menuduh Hamas mencari perubahan menit terakhir pada perjanjian tersebut.
"Kabinet tidak akan bersidang sampai Hamas menerima semua elemen perjanjian," demikian pernyataan Kantor Netanyahu pada Kamis (16/1/2025) waktu setempat, seperti dikutip BBC.
Sekalipun begitu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken tetap optimistis, kesepakatan akan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025.
"Dalam proses dan negosiasi yang sangat menantang dan penuh, Anda mungkin mendapatkan akhir yang longgar," kata Blinken dalam konferensi pers di Washington.
""Kami mengikat ujung yang longgar itu saat kami berbicara. Amerika yakin, kesepakatan akan mulai berlaku pada hari Minggu seperti yang direncanakan. Kami juga yakin, gencatan senjata itu akan bertahan," imbuhnya.
Baca juga : Qatar: Mediasi Israel-Palestina Tanpa Batas Waktu
Melansir BBC, Hamas menyatakan komitmen terhadap kesepakatan itu. Namun, mereka mencoba menambahkan beberapa anggotanya ke daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan, berdasarkan kesepakatan itu.
Serangan Setelah Pengumuman
Penundaan voting kabinet Israel untuk menyetujui gencatan senjata dengan Hamas terjadi setelah serangan Israel di Gaza menewaskan lebih dari 80 orang, menurut laporan Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Ironisnya, serangan itu datang tak lama setelah rencana gencatan senjata diumumkan.
Media Israel melaporkan, kabinet diperkirakan akan bertemu pada Jumat (17/1/2025) untuk menyetujui kesepakatan. Masalah diduga telah diselesaikan, meski tak dikonfirmasi secara resmi.
Menteri Keamanan Ancam Mundur
Mayoritas menteri Israel diharapkan mendukung kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Namun, Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir mengatakan, partai sayap kanannya akan keluar dari pemerintahan Netanyahu jika kesepakatan itu disetujui.
"Kesepakatan yang terbentuk adalah kesepakatan yang sembrono," kata Ben-Gvir dalam konferensi pers, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya, kesepakatan itu akan menghapus pencapaian perang.
Baca juga : Prabowo & Presiden Mesir Bersatu Suarakan Gencatan Senjata di Palestina
Dalam kesepakatan tersebut, Ben-Gvir juga mengatakan, partainya: Otzma Yehudit (Yahudi Power) tidak akan berusaha menggulingkan pemerintah, jika kesepakatan itu diratifikasi.
Dia mendesak pemimpin partai sayap kanan lainnya dalam pemerintahan, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari partai Zionis Agama, untuk sama-sama mengundurkan diri.
Ohad Tal, ketua partai di parlemen Israel, mengatakan kepada BBC Radio 4, bahwa mereka sedang berdebat untuk memastikan langkah meninggalkan pemerintahan Netanyahu atas kesepakatan tersebut.
Komitmen Hamas
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC, tentang komitmennya terhadap perjanjian yang diumumkan oleh para mediator.
"Kepala delegasi Hamas, Khalil al-Hayya, secara resmi memberi tahu Qatar dan Mesir tentang persetujuannya atas semua ketentuan perjanjian," ungkap pejabat tersebut.
Tersiar kabar, Hamas berusaha untuk menambahkan nama satu atau dua anggota simbolis ke daftar tahanan, yang akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.
Baca juga : Persija Vs Borneo, Jalan Terjal Demi Tetap Di Papan Atas
Dalam fase enam minggu pertama kesepakatan, dijadwalkan pembebasan 33 sandera - termasuk wanita, anak-anak dan orang tua -. Mereka akan ditukar dengan tahanan Palestina di penjara Israel.
Pasukan Israel juga akan mundur ke timur, jauh dari daerah berpenduduk padat di Gaza.
Warga Palestina yang terlantar, dapat kembali ke rumah mereka. Ratusan truk bantuan kemanusiaan akan diizinkan masuk ke wilayah tersebut setiap hari.
Di fase kedua yang rencananya akan dimulai pada hari ke-16, pembebasan sandera diharapkan dapat terus berlanjut. Pasukan Israel juga akan ditarik penuh dan kembali kepada ketenangan yang berkelanjutan.
Di tahap ketiga dan terakhir, akan ada pengembalian mayat sandera yang tersisa dan rekonstruksi Gaza. Ini bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.