Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Qatar pada Selasa( 7/1/2025) mengatakan, perundingan untuk mengakhiri genosida Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza masih terus dilakukan. Tak ada penetapan batas waktu untuk mencapai keputusan.
Pernyataan itu disampaikan Penasihat Perdana Menteri Qatar dan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Majed Al-Ansari, saat pengarahan mingguan di Ibukota Doha, dengan mengutip pernyataan resmi kementerian.
“Qatar selalu percaya pada perlunya melanjutkan upaya-upaya ini, tidak peduli seberapa sulitnya keadaan,” katanya, seperti dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu.
Baca juga : Medina Dina, 2 Tahun Dekat Dengan Gading
Al-Ansari menegaskan, perundingan masih dalam tahap teknis dan memastikan komitmen Qatar untuk melanjutkan mediasi, meski banyak tantangan.
Sebelumnya pada Jumat (3/1/2025), Delegasi Israel kembali ke Doha untuk melanjutkan perundingan tak langsung dengan kelompok Palestina Hamas yang dimediasi Qatar dan Mesir. Tujuannya, menyelesaikan pertukaran tahanan dan mencapai gencatan senjata.
Al-Ansari mengatakan, perwakilan tiap pihak bertemu secara rutin di Doha dan Kairo namun memperingatkan bahwa tidak ada jadwal atau harapan khusus untuk negosiasi tersebut. "Kami akan mengumumkan langsung hasilnya begitu tercapai," katanya.
Baca juga : AI Jadi Solusi Hadapi Tantangan Industri Manufaktur
Selama lebih dari setahun, Hamas telah menyatakan siap menuntaskan kesepakatan dan bahkan menyetujui usulan Presiden AS Joe Biden pada Mei 2024. Namun, Kepala Otoritas Pemerintahan Israel, Benjamin Netanyahu menarik diri dari perjanjian tersebut, dengan mengajukan syarat-syarat baru, termasuk kelanjutan operasi militer di Gaza dan penolakan penarikan pasukan.
Sementara Hamas, bersikeras pada penghentian penuh permusuhan dan penarikan militer Israel.
Kritikan, termasuk dari partai oposisi dan keluarga sandera, menuduh Netanyahu menghalangi perjanjian terwujud untuk melindungi posisi politiknya.
Baca juga : UU Kesehatan, Kado Istimewa Buat Rakyat
Di saat yang sama, menteri berhaluan garis keras dalam koalisi Netanyahu, termasuk Kepala Keamanan Nasional, Ben-Gvir dan Kepala Keuangan, Bezalel Smotrich, mengancam meninggalkan pemerintahan dan menumbangkannya jika gencatan senjata terjadi.
Israel menahan lebih dari 10.300 warga Palestina, sementara Hamas menyandera sekitar 100 warga Israel di Gaza. Kelompok itu juga mengatakan, puluhan sandera tewas dalam serangan udara Israel yang membabi buta. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya