RM.id Rakyat Merdeka - Posisi Indonesia di panggung dunia makin diperhitungkan. Untuk pertama kalinya sejak merdeka, RI resmi didaulat menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dukungan bulat untuk Indonesia datang dari negara-negara kawasan Asia-Pasifik. Top!!!
Penetapan RI sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 berlangsung di Jenewa, Kamis (8/1/2026) pukul 10.00 waktu setempat. Jabatan itu akan dijalankan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, selama satu tahun penuh.
Sebelum dipercaya untuk posisi prestisius itu, Sidharto pernah duduk pada sejumlah jabatan mentereng. Dia pernah menjabat sebagai Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta, menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan.
Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri mengatakan, presidensi ini merupakan mandat prestisius sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia. Mengingat situasi geopolitik global saat ini sangat dinamis.
"Karena itu, Indonesia akan menjalankan kepemimpinan Dewan HAM secara inklusif, objektif, dan transparan,” kata Indah, dalam konferensi pers di Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Baca juga : 2025, MBG Serap Anggaran 51 Triliun
Kemlu menyatakan posisi strategis tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong tata kelola HAM global yang dialogis, konstruktif, dan berlandaskan kerja sama multilateral yang inklusif. Indonesia disebut akan menjalankan kepresidenan dengan pendekatan inklusif, objektif, dan transparan.
Kemlu juga akan terus berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM guna memastikan mandat berjalan baik. “Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” ujarnya.
Ia berharap kepercayaan sebagai Presiden Dewan HAM mencerminkan rekam jejak panjang Indonesia dalam mendorong perbaikan di tingkat nasional, kawasan, dan internasional. Menurutnya, posisi ini merupakan hasil kerja sama dan perjuangan diplomasi seluruh pihak yang dipimpin Kemlu.
“Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” kata Indah.
Indah menegaskan bahwa posisi ini merupakan hasil diplomasi panjang Indonesia, bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. “Tentu saja presidensi ini bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan,” tuturnya.
Baca juga : MUI Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
Dari Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro menegaskan komitmen Indonesia menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dengan menjunjung tinggi prinsip, integritas, serta kredibilitas Dewan berdasarkan universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas.
"Serta memperlakukan semua HAM, termasuk hak atas pembangunan secara adil dan setara,” ujarnya, dalam rapat organisasi Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026).
Ia menyebut keputusan Indonesia maju sebagai presiden berakar kuat pada UUD 1945 dan sejalan dengan tujuan Piagam PBB. Mandat konstitusional tersebut, lanjutnya, ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membela tatanan multilateral demi perdamaian dan kemajuan global.
Sebagai Presiden Dewan HAM, Sidharto menegaskan, Indonesia berkomitmen bekerja sama erat dengan seluruh negara anggota, pengamat, lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi regional. Dia juga memberi apresiasi kepada Presiden Dewan HAM sebelumnya, Jorg Loeber, dan bertekad melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dirintis.
Sidharto menegaskan bakal berupaya menciptakan ruang yang saling menghormati dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan. Serta memastikan aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, serta promosi kesetaraan gender.
Baca juga : Jadi Ketua Satgas Pemulihan Bencana, Tito Janji Kerja Secepat Mungkin
"Termasuk memperluas partisipasi negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan Pasifik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai telah memprediksi bahwa Indonesia akan memegang posisi tersebut. Ia menyebut pencapaian ini sebagai prestasi luar biasa yang baru diraih sejak Indonesia merdeka.
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia," kata Pigai di Kementerian HAM, Selasa (6/1/2026).
Pigai juga menyinggung situasi di Venezuela dan menyatakan Indonesia akan memimpin Dewan HAM dalam menangani persoalan yang terjadi di negara tersebut. "Nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.