RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya menangani serakahnomics dalam satu tahun pemerintahannya, saat berpidato di World Economic Forum (WEF) 2026 Davos, Swiss, Kamis (22/1/2025). Dia memulainya dengan membuka kasus tata kelola minyak mentah. Prabowo menyebut, hampir di semua sektor ekonomi, ditemukan adanya ilegalitas.
Selain itu, Prabowo juga memaparkan keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menguasai kembali 4 juta hektare perkebunan kelapa sawit ilegal yang berada di dalam kawasan hutan, juga tambang ilegal.
"Ini luar biasa. Saya tidak menyebutnya sebagai pasar bebas. Secara terbuka, saya menyebutnya serakahnomics, ekonomi keserakahan, ekonomi praktik rakus. Mungkin di negara Anda, ada periode seperti ini. Periode para baron perampok," ujar Prabowo.
Kemudian, Prabowo pun membeberkan sikap tegas pemerintah Indonesia, yang mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan sebagai komitmen penertiban usaha sumber daya alam nasional. Prabowo bilang, ini adalah langkah hukum kehutanan terkuat dalam sejarah Indonesia.
Baca juga : Prabowo di WEF 2026 Davos: Tak Ada Iklim Investasi Tanpa Penegakan Hukum
"Saya cabut izinnya. Saya temukan fakta, ada pelanggaran. Mereka membangun perkebunan di kawasan hutan yang dilindungi. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap aturan hukum," ujar Prabowo.
Prabowo menduga, para pelaku serakahnomics ini tidak mau mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Mungkin juga, mereka merasa bisa membeli pejabat Indonesia.
"Saya dapat laporan, ada yang mengatakan, tak ada pejabat Indonesia yang tidak bisa dibeli. Coba saja mereka main-main seperti itu di pemerintahan saya. Pasti, mereka akan mendapat kejutan besar (berupa pertanggungjawaban hukum, Red)," tutur Prabowo.
Kasus lain yang juga diungkap Prabowo di WEF 2026 Davos adalah kasus 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Dalam operasi penutupan tambang ilegal di sepanjang September-Desember 2025, Prabowo menyebut pemerintah berhasil menyelamatkan duit Rp 22 triliun. Uang yang dapat diselamatkan di tahun 2026, diprediksi bisa mencapai Rp 45 triliun.
Baca juga : Hadir di WEF 2026, CEO BRI Beberkan Tantangan Utama Pembiayaan Berkelanjutan
Selain itu, Prabowo juga mengatakan, pihaknya menerima laporan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan 666 korporasi.
"Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus punya keberanian untuk menegakkan hukum. Tak boleh ada kompromi," tegas Prabowo.
Baca juga : SBY Soroti Peran WEF 2026 Davos Di Tengah Ketegangan Global
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.