RM.id Rakyat Merdeka - Perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel menjadi sorotan serius dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Council on World Affairs (ICWA), Rabu (6/5/2026). Perang ini telah menjelma menjadi konflik terbuka berskala besar. Indonesia diharapkan berperan sebagai bridge builder dalam konflik tersebut.
Diskusi publik bertajuk “Perang Israel/AS–Iran: Peluang Peran Indonesia sebagai Bridge Builder” diselenggarakan di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta. Tema ini diangkat sebagai bentuk keprihatinan atas dampak perang yang mengguncang ekonomi global akibat penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah (Timteng).
Direktur Jenderal (Dirjen) Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu Santo Darmosumarto menyampaikan keprihatinannya terhadap keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Menurutnya, situasi ini memerlukan respons diplomatik yang tegas dan terukur.
“Indonesia secara konsisten menegaskan pentingnya penghormatan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya terkait ke-bebasan navigasi dan hak lintas damai,” terang Santo.
Menurut Santo, Indonesia juga terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan pelayaran. Termasuk dalam kaitannya dengan kepentingan energi nasional.
Ketua Dewan Eksekutif ICWA Dubes Al Busyra Basnur mengatakan, dalam konteks konflik yang melibatkan Israel, AS dan Iran, dibutuhkan peran bridge builder, yaitu pihak yang mampu membangun dialog, menumbuhkan kepercayaan dan membuka jalan menuju perdamaian.
Baca juga : Menag Tegaskan Pentingnya Integrasi Nilai Spiritual dengan Perkembangan Sainstek
Dalam hal ini, Indonesia memiliki peluang, sekaligus tanggung jawab historis.
“Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki legitimasi moral dan diplomatik untuk memainkan peran strategis. Terlebih karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan berbagai negara,” kata mantan Dubes RI untuk Ethiopia tersebut.
Anggota Dewan Pengawas ICWA Dinna Prapto Raharja menilai, Indonesia masih terlihat agak gamang dalam merespons konflik antara Iran, Israel dan AS.<
Menurutnya, terdapat kecenderungan kehati-hatian yang berlebihan dalam menentukan sikap terhadap dinamika konflik di Timur Tengah, meski Indonesia sebenarnya memposisikan diri sebagai negara middle power.
“Indonesia harus menjadi penyeimbang, bukan pengikut,” ujarnya.
Dinna menjelaskan, konsep middle power bukanlah sesuatu yang bersifat fiktif, melainkan peran nyata dalam sistem inter¬nasional. Dalam konteks tersebut, Indonesia seharusnya mendorong perdamaian dan stabilitas global dengan mengandalkan soft power dalam diplomasi.
Namun demikian, dia menyoroti bahwa dalam konflik yang sedang berlangsung terdapat berbagai framing kepentingan dari masing-masing pihak.
Baca juga : Ketahanan Energi RI Dinilai Masih Aman Di Tengah Perang Timteng
Amerika Serikat, misalnya, dipengaruhi oleh agenda “Make America Great Again”, Israel memiliki kekhawatiran terhadap keamanan kawasan sekitarnya. Sementara Iran memiliki jaringan dan pengaruh regionalnya sendiri.
Dinna berharap, Indonesia dapat merespons situasi tersebut dengan mempertimbangkan tiga aspek utama. Yaitu kedaulatan negara, urgensi penggunaan kekuatan militer, serta aspek kemanusiaan.
“Jika Indonesia ingin menjadi bridge builder, kita harus mendefinisikan ulang framing tersebut. Saya yakin Indonesia bisa,” tegasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan narasumber pakar Timur Tengah yang juga Ketua Dewan Penasihat Satupena Dr. Nasir Tamara. Dia merupakan saksi hidup berdirinya Republik Islam Iran dan pernah menjadi wartawan yang diundang langsung oleh mendiang Ayatollah Ali Khamenei ke Iran.
Nasir Tamara menyoroti ketangguhan sistem kenegaraan Iran. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi penting bagi Teheran. Walaupun pemimpin, jenderal, hingga ahli nuklir mereka dibunuh dalam serangan udara Israel dan AS, akan selalu ada penggantinya, karena sistem Pemerintahan Iran kuat.
“Nama baik Israel dan Amerika justru yang hancur dalam perang ini,” kata Nasir.
Sementara, Founder dan Chairman Indonesia Center for Air Power Studies Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyoroti pentingnya kedaulatan ruang udara. Secara khusus, dia melihat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang tidak sepenuhnya berlandaskan strategi militer Pentagon. Tindakan AS dan Israel yang melanggar wilayah udara Iran ini justru menjadi bumerang bagi Washington.
Baca juga : Wamenkomdigi Targetkan Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Aceh Rampung Pekan Ini
“Hukum udara internasional mengacu pada Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk melintas tanpa izin,” tegasnya.
Guru Besar Ekonomi Internasional Universitas Borobudur Sutrisno menambahkan, hampir 90 persen kebutuhan sektor energi Indonesia berasal dari impor. Perang di Timur Tengah berdampak pada kenaikan harga pangan karena nilai dolar AS menguat dan rupiah melemah.
Selain itu, implikasinya juga berpengaruh terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, nilai tukar rupiah bergantung pada ekonomi global dan dipengaruhi oleh bank sentral AS. Penutupan Selat Hormuz juga berdampak pada terganggunya rantai pasok (supply chain) dunia.
“Sebanyak 20 persen minyak dunia melewati Selat Hormuz. Maka perang ini implikasinya sangat besar. Karena itu, negara-negara di dunia meminta agar perang segera berakhir,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.