RM.id Rakyat Merdeka - Iran tak ciut diancam ekonominya diblokade oleh Amerika Serikat (AS). Teheran malah menggertak balik AS dan memperingatkan negara-negara yang ikut menerapkan sanksi ekonomi akan dianggap sebagai musuh.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezai mengatakan, Teheran tidak akan tinggal diam jika negara lain membantu Washington menekan perekonomian Iran. "Negara mana pun yang berpartisipasi dalam penerapan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh," kata Rezai melalui televisi Pemerintah Iran, seperti dilansir AFP, Sabtu (22/8/2026).
Rezai memperingatkan, Iran akan mengambil tindakan keras kepada negara-negara yang tetap bergabung dengan AS. Dia juga menegaskan, Iran masih memiliki sejumlah pilihan untuk merespons tekanan Washington.
"Sejauh ini, kami hanya menargetkan pangkalan militer. Kami belum menyerang kepentingan ekonomi Amerika mana pun," ancamnya.
Baca juga : Usut Korupsi Kasus Unsoed, KPK Kembangkan Ke TPPU
Peringatan tersebut bahkan mengarah kepada sektor energi. Rezai mengancam perusahaan minyak dan kepentingan ekonomi AS di kawasan akan jadi target jika Washington menerapkan sanksi berat terhadap Iran.
“Kami akan menyerang perusahaan-perusahaan tersebut. Konfrontasi kami akan seperti gempa bumi," katanya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya juga mengecam rencana sanksi baru AS. Dia menilai, perang ekonomi yang dikobarkan Presiden Donald Trump akan gagal.
Araghchi mengatakan Iran memiliki pengalaman panjang menghadapi sanksi AS dan meyakini tekanan baru Washington tidak akan membuat Teheran menyerah. “14 tahun lalu, sanksi paling melumpuhkan dalam sejarah gagal. Delapan tahun lalu, tekanan maksimum gagal," kata Araghchi melalui media sosial X.
Baca juga : Firman Soebagyo: Badan Ini Bertanggung Jawab Ke Presiden
Iran juga menilai rencana sanksi AS sebagai bentuk tekanan yang melampaui kewenangan Washington.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan, tidak ada negara yang secara sah dapat memaksa bank, perusahaan, atau fasilitas asing di bawah yurisdiksi negara berdaulat lain untuk menghentikan perdagangan yang sah dengan negara ketiga.
Baghaei menyebut kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan dan larangan intervensi dalam hukum internasional.
Sikap keras Iran muncul setelah Trump mengumumkan rencana menerapkan "Economic D-Day" terhadap Teheran. Trump mengatakan, AS akan melancarkan perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memutus jalur keuangan yang menopang Pemerintah Iran.
Baca juga : Badiul Hadi: Pembentukan Badan Ini Belum Diperlukan
"Setiap negara yang mengizinkan lembaga keuangan, perusahaan, bandara, atau entitas Pemerintahnya memberikan bantuan apa pun kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar," tulis Trump melalui Truth Social.
China menjadi salah satu negara yang mendapat sorotan Washington karena merupakan mitra dagang utama Iran. Namun, Beijing menolak tekanan sepihak dan menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.
Ancaman perang ekonomi tersebut terjadi ketika perundingan Iran-AS gagal.
Nota kesepahaman yang disepakati pada Juni 2026 oleh kedua negara belum menghasilkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran maupun persoalan Selat Hormuz. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.