RM.id Rakyat Merdeka - Ketika kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin mampu meniru suara, merekayasa identitas, dan menyusun pesan penipuan yang meyakinkan, dunia menghadapi pertanyaan yang semakin mendesak, apakah manusia sudah cukup siap menghadapi teknologi yang terus berkembang?
Selama ini, keamanan siber lebih sering dibicarakan melalui kekuatan sistem, jaringan, pusat data, dan kemampuan mendeteksi serangan. Namun, ancaman digital tidak hanya mengeksploitasi kelemahan teknologi. Pelaku kejahatan juga memanfaatkan ketidaktahuan, kebiasaan, dan kerentanan manusia.
Perspektif ini disampaikan Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, yang menjadi salah satu pembicara dalam rangkaian Global Digital Forum II 2026 di Moskow.
Ajang dunia ini mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dengan partisipasi lebih dari 100 negara, dihadiri lebih dari 1.000 pakar teknologi informasi, 50 tamu VVIP (level menteri), serta lebih dari 50 perusahaan teknologi.
Melalui presentasi bertajuk Can AI Speak Our Language Without Understanding Our Humanity?, Devie menekankan pentingnya membangun teknologi yang tidak hanya semakin cerdas, tetapi juga semakin memahami kebutuhan dan keselamatan manusia.
Baca juga : Terobosan Kemendikdasmen Diangkat Di Forum Digital Dunia
Dalam konteks Indonesia, co-author buku Communication Technology and Society. Exploring The Multicultural and Digital World ini memberikan apresiasi terhadap peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memperkuat keamanan serta ketahanan siber nasional, termasuk melalui pengembangan IKBKS sebagai instrumen pengukuran kesadaran, perilaku, dan literasi keamanan digital.
“Dunia menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk mengukur keamanan sistem. Tetapi ada pertanyaan yang sama pentingnya: seberapa serius kita mengukur kesiapan manusia yang menggunakan sistem tersebut?” ujar Devie.
Menurutnya, pendekatan BSSN menarik, karena membuka peluang memanfaatkan AI bukan hanya sebagai teknologi yang harus diamankan, melainkan juga sebagai sarana membantu masyarakat memahami dan mengurangi kerentanan digital.
“Jangan hanya menggunakan AI untuk menemukan kelemahan sistem. Gunakan juga AI untuk membantu manusia menjadi semakin sulit diperdaya.” Devie menjelaskan, bahwa perkembangan teknologi mendorong perubahan penting dalam cara memahami keamanan digital.
Konsep cybersecurity menekankan perlindungan sistem, data, jaringan, dan layanan dari ancaman siber. Sementara cyber resilience atau ketahanan siber menambahkan pertanyaan yang lebih luas ketika ancaman tetap terjadi, apakah individu dan organisasi mampu mengenalinya, merespons, mempertahankan fungsi penting, memulihkan diri, dan belajar dari pengalaman?
Baca juga : Langkah Strategis Komdigi Disorot Akademisi UI di Forum 100 Negara Dunia
Menurut Devie, keduanya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. “Keamanan siber berusaha mencegah pintu dibobol. Ketahanan siber memastikan kita tahu apa yang harus dilakukan jika seseorang berhasil masuk, bagaimana membatasi kerusakan, dan bagaimana memperkuat perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang,” jelasnya.
Pengajar tamu di Jepang, Inggris dan Malaysia ini menilai, peran BSSN semakin strategis karena transformasi digital telah menjadikan keamanan siber sebagai kebutuhan lintas sektor. Sekolah, rumah sakit, usaha mikro, pemerintah daerah, hingga keluarga memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap layanan digital. Namun, tingkat kesiapan masing-masing sangat berbeda.
“Keamanan digital tidak bisa hanya menjadi urusan ahli teknologi. Seorang guru, pedagang kecil, aparatur desa, dan orang tua juga menghadapi risiko yang nyata, meskipun bentuk ancamannya berbeda,” ujar Devie.
Salah satu inisiatif yang mendapat perhatian Devie adalah pengembangan IKBKS oleh BSSN, yang mengukur tiga dimensi yang berkaitan erat dengan faktor manusia, yaitu kesadaran, perilaku, dan literasi keamanan siber. Dia menilai, pendekatan seperti IKBKS membuka peluang perubahan besar dalam pengukuran keberhasilan transformasi digital.
Selama ini, kemajuan digital sering dinilai berdasarkan peningkatan konektivitas, jumlah pengguna internet, adopsi aplikasi, dan perluasan infrastruktur. Sebuah organisasi dapat menggunakan berbagai aplikasi digital, tetapi pegawainya belum terbiasa mengenali pesan phishing atau menjaga kredensial akses.
Baca juga : Akademisi UI Apresiasi Respons Ditlantas Polda Metro Jaya
Begitu pula sebuah keluarga dapat memiliki banyak perangkat, tetapi belum memahami risiko berbagi kode OTP, penggunaan kata sandi yang lemah, atau manipulasi suara melalui AI.
“Selama ini kita sangat pandai menghitung berapa banyak orang berhasil masuk ke dunia digital. Tahap berikutnya adalah mengetahui seberapa siap mereka hidup dengan aman di dalamnya,” ujar Devie.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.