Sebelumnya
Karena itu, Devie mengapresiasi perhatian Bappenas terhadap kebutuhan pendataan kelompok masyarakat yang selama ini berpotensi kurang terwakili, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, santri, guru ngaji, dan lanjut usia.
Menurutnya, keadilan digital bukan hanya memastikan setiap orang dapat mengakses teknologi, melainkan juga memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk terlihat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Persoalan Indonesia bukan selalu karena kekurangan data. Sering kali, data tersedia di banyak tempat, tetapi belum cukup terhubung untuk menjawab persoalan yang sama,” ujar peneliti Architecture of Populism. Online Media and The Role of Popular Common Politician in Indonesian Political Landscape ini.
Baca juga : Terobosan BSSN Diangkat di Forum Dunia
Sebagai contoh, perencanaan penanganan stunting memerlukan keterhubungan informasi kesehatan, kondisi keluarga, sanitasi, pendidikan, dan keadaan wilayah.
Begitu pula upaya pengurangan kemiskinan membutuhkan data yang dapat membantu pemerintah memahami keterkaitan antara pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan akses layanan dasar. Tanpa koordinasi, setiap lembaga berisiko bekerja berdasarkan gambaran masalah yang berbeda.
“Bayangkan seorang dokter harus menangani pasien, tetapi setiap hasil pemeriksaan tersimpan di rumah sakit yang berbeda dan tidak dapat dibaca bersama. Diagnosis akan lebih sulit, penanganan dapat terlambat, dan biaya bisa meningkat. Tantangan pembangunan nasional juga memiliki kemiripan, dimana negara membutuhkan gambaran yang utuh untuk mengambil keputusan yang tepat,” terang Devie, yang pernah mempresentasikan hasil penelitian digitalnya di Universitas Leiden, Belanda ini.
Baca juga : Terobosan Kemendikdasmen Diangkat Di Forum Digital Dunia
Sebagai narasumber, Devie juga mengangkat tantangan Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan bahasa daerah. Menurutnya, keragaman tersebut memperlihatkan hubungan yang erat antara kualitas data, pemahaman budaya, dan keberhasilan kebijakan publik.
Sebuah sistem AI mungkin dapat memproses dokumen dalam bahasa Indonesia secara cepat. Namun, apakah sistem tersebut juga mampu memahami kebutuhan masyarakat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, memiliki tradisi lisan, atau belum banyak meninggalkan jejak digital?
“Orang yang paling sedikit meninggalkan jejak digital belum tentu orang yang paling sedikit membutuhkan pelayanan. Justru bisa jadi mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan kehadiran negara,” seru Devie.
Baca juga : Langkah Strategis Komdigi Disorot Akademisi UI di Forum 100 Negara Dunia
Data, dia menginginkan, memberitahu negara siapa yang perlu dijangkau. Bahasa membantu negara memahami bagaimana menjangkaunya. Dan kebijakan yang baik memastikan mereka benar-benar memperoleh manfaat.
"Program Satu Data Indonesia, tidak berarti semua daerah memiliki masalah yang sama. Justru data yang terpadu harus membantu negara memahami mengapa setiap daerah membutuhkan jawaban yang berbeda,” tutup Devie.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.