RM.id Rakyat Merdeka - Gelombang demonstrasi di Eropa meluas dan diwarnai aksi anarkis. Kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih peka terhadap keresahan dan ekonomi masyarakat.
Prancis menjadi salah satu titik awal gelombang demonstrasi yang membesar sejak September lalu. Aksi yang semula dipicu kekurangan guru dan buruknya kondisi sekolah berkembang menjadi protes terhadap mahalnya biaya hidup dan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Bentrokan terjadi di Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, dan sejumlah kota lainnya. Massa membakar benda-benda di jalanan, merusak bangunan, hingga menjarah toko. Polisi pun menangkap ratusan orang yang terlibat.
Dari Prancis, demonstrasi meluas ke Spanyol, Belgia, Italia, Portugal, hingga Albania. Meski tuntutannya beragam, aksi-aksi tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap persoalan ekonomi dan pelayanan publik.
Baca juga : Kasus Bupati Klaten, KPK Sita Uang Ratusan Juta Dan Bukti Suap Audit BPK
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, gejolak sosial di negara-negara Barat perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), ia menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.
“Apa yang terjadi di Prancis? Apa yang terjadi di Italia? Apa yang terjadi di Eropa? Tempat lahirnya demokrasi yang mengajarkan kita HAM, kita lihat. Ini perlu kita sadari,” kata Prabowo.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu serta-merta meniru model demokrasi Barat jika perbedaan justru memicu keretakan sosial. Meski kritik, kompetisi, dan perbedaan pendapat tetap diperlukan, persatuan nasional harus dijaga.
Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai, meluasnya demonstrasi di Eropa menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih serius memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama generasi muda.
Baca juga : Barcelona Vs Real Madrid, El Clasico Membara!
“Kerusuhan terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah Eropa memfasilitasi kebutuhan dasar warganya,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (23/10/2026) malam.
Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai tekanan terhadap kualitas hidup masyarakat akibat berbagai persoalan, mulai dari dampak pandemi, bencana alam, hingga kebakaran hutan. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpuasan publik jika tidak ditangani secara tepat.
“Bagi pemerintah Indonesia, hendaknya membuktikan pada publik jika seluruh butir Astacita sedang dilaksanakan secara benar, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional,” tegasnya.
Selain mempercepat pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemerintah perlu membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Langkah ini penting agar keluhan warga dapat ditangani dan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik.
Baca juga : Jasra Putra: Kami Dorong Kebijakan Dan Mekanisme Tangguh
Rezasyah juga meminta, pemerintah menjaga kepercayaan publik dengan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum berlaku adil tanpa membedakan kedudukan maupun kekuasaan.
“Pemerintah juga hendaknya mampu menggunakan pedang hukum secara tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Sehingga masyarakat bersatu batinnya dengan pemerintah,” pungkasnya. [BYU/MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.