RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan memuji keputusan Presiden Prabowo dalam menempatkan Arrmanatha Nasir di posisi Menlu RI. Vivian menyebut Tata, panggilan akrab Arrmanatha, sebagai sosok yang sangat berkualifikasi.
Dia pun mengucapkan selamat kepada Tata, atas jabatan barunya sebagai diplomat nomor satu di Indonesia.
"Ini merupakan kunjungan ketiga saya ke Indonesia sepanjang tahun ini. Saya rasa, saya juga menjadi pejabat asing ketiga yang mengunjungi Pak Tata, sejak beliau dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia baru-baru ini. Karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan selamat atas pengangkatan beliau," ujar Vivian dalam konferensi pers bersama di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Baca juga : Menlu Singapura Akui Komitmen Tegas Prabowo Soal Karhutla
"Saya telah mengenal Pak Tata selama bertahun-tahun. Bapak Presiden telah memilih sosok yang sangat berkualifikasi untuk mengisi jabatan yang sangat menantang ini, terutama pada situasi dunia yang penuh tantangan bagi Indonesia maupun Singapura," imbuhnya.
Secara urutan formal tatap muka langsung, Vivian merupakan pejabat asing ketiga yang diterima secara langsung oleh Tata, sejak ia resmi menjabat Menlu pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, tercatat nama Sekjen PBB Antonio Gutteres yang mengunjungi Indonesia pada pertengahan Oktober 2026, serta Menlu Australia Penny Wong pada 22 Oktober 2026.
Dalam pertemuan ini, kedua Menlu menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral, meningkatkan kerja sama ekonomi, serta menyelaraskan langkah strategis menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Singapura dan Keketuaan Singapura di ASEAN pada tahun 2027.
Baca juga : Menhut: Presiden Prabowo Salurkan Banpres Rp 125 Miliar untuk Karhutla Jambi
Selain itu, juga ada pembahasan secara intensif penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai isu bersama di kawasan.
Tata mengatakan, penanganan karhutla menjadi prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui pengerahan seluruh sumber daya nasional, demi melindungi masyarakat terdampak di Sumatra dan Kalimantan.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan Joint Task Force guna memperkuat pertukaran data, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti lintas batas. Kedua negara berkomitmen menelusuri aliran dana (money trail) dan menuntut tanggung jawab hukum korporasi yang terbukti mengambil keuntungan dari karhutla.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.