RM.id Rakyat Merdeka - Perkembangan geostrategi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir memicu banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memperbarui sistem pertahanan dan keamanannya guna menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas serta memperkuat sistem pertahanan nasionalnya.
Terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia menghadapi beragam tantangan keamanan yang memerlukan kebijakan pertahanan responsif dan adaptif terhadap dinamika geopolitik regional dan global. Selaras hal ini pula Menteri Pertahanan Letjend TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini, mengusulkan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, yang akan mengedepankan pendekatan pertahanan yang lebih heterogen untuk mengakomodasi berbagai ancaman kontemporer, seperti ancaman siber, keamanan maritim, dan serangan non-konvensional lainnya.
Baca juga : Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Berdasarkan Ideologi Pancasila
Maka perubahan geostrategi global saat ini yang mencakup persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, lantas perkembangan teknologi militer, serta meningkatnya ancaman siber, semakin bergelira. Situasi ini tentu saja mengharuskan Indonesia untuk mereformasi sistem pertahanannya agar dapat merespons ancaman yang tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga yang lebih kompleks seperti terorisme, siber, dan ketahanan energi.
Dari itu Dewan Pertahanan Nasional yang direncanakan, diharapkan, dapat memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan pertahanan yang holistik, memperhitungkan kebutuhan keamanan di berbagai lini. Paradigma pertahanan yang lebih inklusif ini mendorong Indonesia untuk mengambil pendekatan proaktif dan adaptif, serta menanggapi ancaman dari berbagai sudut yang tidak terbatas pada ancaman militer konvensional semata.
Baca juga : Strategi Memperkuat Etika Moral Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Pada tingkat regional, reformasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN yang aktif menjaga stabilitas kawasan. Menghadapi rivalitas antara negara-negara besar di Asia Pasifik, Indonesia harus memperkuat hubungan baik dengan negara-negara tetangga, serta meningkatkan kolaborasi pertahanan.
Oleh karenanya dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional, Indonesia diharapkan dapat memperkuat kolaborasi di bidang keamanan maritim dan kontra-terorisme bersama negara-negara ASEAN lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung stabilitas kawasan, dan menjaga integritas wilayahnya dari ancaman eksternal.
Baca juga : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi
Di sisi lain, kebijakan pertahanan yang kokoh juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan ASEAN terhadap Indonesia sebagai negara yang mampu mempertahankan kedaulatannya, serta stabilitas politiknya. Di konteks global, reformasi pertahanan Indonesia memiliki dampak yang lebih luas, dengan perhatian khusus pada isu-isu strategis yang tidak stabil, seperti konflik di Laut China Selatan, krisis di Ukraina, dan ketegangan di Timur Tengah.
Dengan menyaksikan perkembangan ini, Indonesia dapat belajar dan membangun sistem pertahanan yang tangguh dan mandiri untuk menghadapi kemungkinan ketegangan global. Melalui Dewan Pertahanan Nasional, Indonesia dapat mengembangkan strategi kebijakan yang mencakup diplomasi pertahanan, mitigasi krisis, dan kesiapan menghadapi ancaman siber.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.