Sebelumnya
Reformasi pertahanan yang didasari perubahan geostrategi, tidak hanya soal pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga soal transformasi dalam pola pikir strategis dan pendekatan. Dewan Pertahanan Nasional diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan nasional dan internasional, dengan menekankan prinsip kemandirian dan ketangguhan.
Pendekatan komprehensif ini akan menciptakan sistem pertahanan yang tidak hanya merespons ancaman militer secara efektif, tetapi juga beradaptasi dengan tantangan masa depan. Reformasi ini merupakan langkah penting dalam memantapkan ketahanan negara di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Indonesia sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik yang strategis, dari itu harus merespons rivalitas kekuatan besar dan ketidakpastian regional yang terus meningkat. Situasi ini mengharuskan negara untuk menjaga keseimbangan antara diplomasi dan pertahanan, demi mengamankan wilayah maritim dan udara.
Baca juga : Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Berdasarkan Ideologi Pancasila
Posisi geografis yang rentan terhadap ancaman dari berbagai arah memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara berbagai instansi pemerintah, termasuk TNI, Kementerian Pertahanan, dan badan-badan keamanan lainnya. Melalui Dewan Pertahanan Nasional, kebijakan-kebijakan dapat dibahas dengan lintas perspektif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan nasional, sekaligus mampu mengantisipasi dinamika geopolitik regional yang seringkali berubah dengan cepat.
Di sisi lain, keberhasilan reformasi pertahanan ini juga bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara mitra di kawasan ASEAN, dan di luar kawasan. Dengan pendekatan yang heterogen, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan melalui latihan bersama, pertukaran intelijen, dan berbagi pengetahuan terkait teknologi militer modern.
Lebih jauh, situasi ketegangan internasional yang sedang berlangsung memberikan Indonesia kesempatan untuk belajar dari berbagai negara yang mengalami ketidakstabilan. Sebagai negara yang terus tumbuh menjadi kekuatan regional, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang solid, bukan hanya untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Tetapi juga untuk mempertahankan integritas wilayah, dan sekaligus pula menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya.
Baca juga : Strategi Memperkuat Etika Moral Guna Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Dewan Pertahanan Nasional tentulah pula dapat memperkaya kebijakan-kebijakan nasional dengan perspektif global yang relevan, sehingga Indonesia dapat mengambil peran lebih aktif di kancah internasional. Sehingga perubahan geostrategi yang cepat, yang memerlukan reformasi sistem pertahanan, dapat diadaptasi dengan multidimensi. Jadi jelaslah bahwa dari sini Dewan Pertahanan Nasional adalah langkah strategis yang akan mengonsolidasikan upaya pertahanan Indonesia, untuk menghadapi ancaman yang kian berkembang di era globalisasi ini.
Pendekatan yang heterogen dan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga memantapkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu merespons perubahan geopolitik secara efektif. Dengan dukungan kebijakan yang matang, modernisasi pertahanan, dan kemitraan internasional, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem pertahanannya agar siap menghadapi tantangan keamanan di masa mendatang, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.
Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah mantan Direktur Jenderal Sosial Politik Kementerian Dalam Negeri RI, dan Gubernur Lemhannas RI (2001-2005). Kini Ketua TIM Dewan Pakar BPIP RI.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.