RM.id Rakyat Merdeka - Pendekatan geopolitik dan geostrategi yang dipadukan dengan ideologi Pancasila, menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pancasila, sebagai landasan filosofis bangsa, memberikan arah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.
Presiden Prabowo memanfaatkan nilai-nilai tersebut untuk memandu strategi diplomasi Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Pancasila tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya pragmatis, tetapi juga memiliki dimensi moral yang kuat.
Pembangunan kemitraan strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo mencerminkan pendekatan pragmatis yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Tentu dengan tetap mempertimbangkan dimensi etika dan moral dalam hubungan internasional. Langkah ini terlihat dalam upaya memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai negara, seperti dengan negara-negara ASEAN, dan Amerika Serika, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia.
Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya menciptakan stabilitas kawasan di tengah ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kemitraan yang dibangun tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kerja sama di bidang keamanan, teknologi, dan pertahanan, yang semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di kawasan Asia-Pasifik.
Baca juga : Mengkritisi Soal Jaminan Kesehatan Purna Tugas Menteri
Pendekatan yang demikian menegaskan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tetap berkomitmen pada prinsip “bebas dan aktif” sambil memaksimalkan pengaruhnya di tingkat global. Kawasan Asia-Pasifik yang menjadi pusat rivalitas strategis global menghadirkan tantangan besar bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam situasi ini, pendekatan geostrategi yang diambil oleh pemerintah Prabowo-Gibran menunjukkan kemampuan untuk menavigasi ketegangan tersebut melalui diplomasi yang aktif, adaptif, dan berbasis kerja sama.
Diplomasi aktif yang dijalankan mencakup keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti KTT ASEAN, G20, dan inisiatif-inisiatif multilateral lainnya.Dalam forum-forum ini, Indonesia terus mempromosikan dialog dan kerja sama sebagai solusi utama untuk meredakan konflik, khususnya di Laut Cina Selatan dan isu-isu strategis lainnya.
Dengan tetap memegang teguh prinsip “bebas dan aktif,” Indonesia tidak memihak pada satu kekuatan besar, melainkan berusaha menjadi penyeimbang yang kredibel, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. Pendekatan pragmatis ini tidak lepas dari penerapan ideologi Pancasila yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil.
Penerapan ideologi Pancasila dalam geopolitik dan geostrategi juga terlihat dalam upaya pemerintah menjaga keseimbangan kekuatan regional. Pemerintahan Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya modernisasi pertahanan, baik melalui peningkatan teknologi militer maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertahanan. Bersamaan pula kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu prioritas utama untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi konflik di Laut Cina Selatan.
Baca juga : Penguatan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jambi
Dengan memanfaatkan lokasi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan infrastruktur maritim yang tidak hanya mendukung keamanan, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi di kawasan. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya mencerminkan kecakapan pemerintahan dalam mengelola hubungan internasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang dihormati.
Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, terus mendorong integrasi kawasan melalui inisiatif-inisiatif strategis, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan pengembangan konektivitas ASEAN. Upaya ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong solidaritas politik di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Pendekatan yang demikian mencerminkan visi yang lebih besar, di mana Indonesia berupaya memainkan peran sentral dalam membentuk arsitektur kawasan yang lebih stabil, inklusif, dan berkeadilan.
Dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kebijakan geopolitik dan geostrategi, pemerintahan Prabowo Subianto berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya tangguh secara domestik, tetapi juga dihormati secara internasional. Pendekatan ini menciptakan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih besar di dunia global, sekaligus memastikan stabilitas kawasan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat.
Jadi jelaslah bahwa ideologi Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi alat strategis yang efektif dalam membangun hubungan internasional yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, pemerintah mampu merespons dinamika global dengan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan proaktif.
Diplomasi aktif yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila juga menjadi pilar penting dalam menghadapi tantangan geopolitik yang semakin dinamis. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang kerap mendominasi dinamika kawasan Asia-Pasifik, memaksa Indonesia untuk mengambil posisi strategis yang dapat menjaga stabilitas tanpa harus memihak salah satu pihak.
Di sinilah pemerintah Prabowo Subianto memahami bahwa keberpihakan yang tidak bijaksana dapat merusak kepentingan nasional dan mengancam stabilitas regional. Maka langkah strategis ini pun mempraktekkan geopolitik dan geostrategi dengan diplomasi, di mana kahadiran dalam pertemuan tingkat tinggi dunia telah membuka cara pandang para menteri Kabinet Merah Putih dalam program 100 hari dan dievaluasi kinerjanya.
Prof. Dr. Drs, Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah mantan Direktur Jenderal Sosial Politik Kementerian Dalam Negeri RI, dan Gubernur Lemhannas RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.