Pengamat Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik
RM.id Rakyat Merdeka - Kematian satu orang akan heboh, kematian banyak orang akan menjadi statistik saja, tandas Joseph Stalin, bapak bangsa Rusia. Tragisnya, fenomena ini terjadi di Indonesia, khususnya di jalan raya, baik saat momen reguler dan atau momen mudik Lebaran, yang sejatinya menjadi ritual tahunan yang “berdarah”.
Terbukti, pada 2024 lalu, merujuk pada data PT Jasa Raharja, terdapat lebih dari 26.000 orang Indonesia meninggal dunia di jalan raya karena kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Dan menurut data Korlantas Mabes Polri, terdapat 281 orang meninggal dunia karena laka lantas pada musim mudik Lebaran 2024 lalu. Kurang dramatis apa dengan data seperti ini?
Terkait mudik Lebaran 2025 ini, menurut hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, diperkirakan terdapat 146,48 juta perjalanan (52 persen dari total populasi), yang melingkupi perjalanan antar provinsi/antar pulau, antar kota aglomerasi (seperti Jabodetabek), atau perjalanan lokal.
Lalu jenis moda transportasi apa yang digunakan untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 ini?
Merujuk pada hasil survei BKT tersebut, paling dominan akan menggunakan mobil pribadi (23 persen), kemudian bus umum (16,9 persen), kereta api antar kota (16,1 persen), pesawat udara (13,5 persen), sepeda motor (7,7 persen); dan sisanya menggunakan mobil sewa (7,7persen), mobil travel (7,1 persen), kapal pelni (2,2 persen), dan kapal ASDP sebanyak 2,1 persen. Ada juga yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan sepeda onthel sebanyak 0,9 persen.
Dari data tersebut menggambarkan bahwa moda transportasi mudik Lebaran secara dominan (akumulatif) berbasis kendaraan pribadi (mobil) sebesar 38,1 persen; termasuk mobil sewa dan mobil travel dikategorikan sebagai mobil pribadi. Dan yang lebih miris lagi adalah 7,7 persen alias sekitar 11,3 juta pelaku perjalanan mudik akan mengaspal dengan sepeda motornya. Inilah isu kritikalnya, tersebab tingginya fatalitas di jalan raya, baik saat mudik Lebaran atau saat reguler, 77 persen melibatkan pengguna sepeda motor.
Lalu bagaimana jurus ampuh untuk memitigasi risiko agar tingginya lakalantas dan fatalitas selama mudik Lebaran bisa ditekan secara radikal?
Baca juga : Asuransi Jasindo Berkontribusi Dalam Sobat Aksi Ramadan 2025
Mitigasi risiko yang paling ideal adalah melarang total sepeda motor untuk dijadikan sarana mudik Lebaran, apa pun alasannya. Secara teknis, sepeda motor memang tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh, karena tidak safety. Apalagi dengan muatan lebih, baik penumpangnya, dan atau barang bawaannya.
Tragisnya, pada mudik Lebaran 2025, mayoritas pemudik motor justru akan mengangkut penumpang lebih dari dua orang, plus membawa barang bawaan. Namun, fakta di lapangan, rasanya untuk saat ini tidak mungkin (mustahil) melarang sepeda motor untuk dijadikan sarana mudik Lebaran. Alasan utamanya, karena sepeda motor diklaim paling efisien dari sisi finansial dan ekonomi, plus sarana angkutan umum yang ada (bus dan KA) tidak akan mampu menampung jika pengguna motor migrasi ke angkutan umum.
Apalagi angkutan umum di daerah makin mati suri. Ending-nya, Kemenhub, kepolisian, pemda, dll; membolehkan/membiarkan sepeda motor untuk sarana mudik Lebaran dengan dalih “kemanusiaan”. Kunci untuk mitigasi risiko untuk mereduksi potensi lakalintas dan fatalitas bagi pengguna motor saat mudik Lebaran, sejatinya terletak pada pengguna motor itu sendiri.
Misalnya setiap dua jam berhenti untuk istirahat. Namun negara harus benar-benar hadir untuk secara intensif melakukan social enginering dan tecnical enginering kepada pemudik motor, seperti menyediakan rest area, berikut fasilitasnya secara gratis. Pemudik motor bisa memanfaatkan rest area tersebut untuk benar benar relaks dan istirahat, bukan malah merokok, yang justru bisa menjadi tindakan yang kontra produktif bagi dirinya dan orang lain, atau bahkan minuman manis. Rokok dan minuman manis, justru akan melemahkan fisik dan konsentrasi saat berkendara jarak jauh.
Setelah pemudik sepeda motor, isu kritikal dari sisi keselamatan adalah pemudik dengan mobil pribadi, mobil sewa dan mobil travel, yang secara akumulatif jumlahnya mencapai 38 persenan itu. Untuk mobil pribadi, lazimnya terdapat dua isu kritikal yakni human factor sebagai penyebab utama, seperti kecapekan, mengantuk, over speed, menyalip dari kiri, atau kurang antisipasi.
Fenomena ini lazimnya terjadi di jalan tol, apalagi setelah jalan tol teriintegrasi, seperti jalan tol Trans Jawa, dengan panjang 1.830, 22 km; plus jalan gol Trans Sumatera, dengan panjang 1.030 km. Isu kritikal berikutnya adalah faktor kendaraan (tecnical factor), terutama pecah ban.
Sementara itu, aspek human factor untuk mobil sewa dan mobil travel isu krusialnya adalah banyak pengemudi/sopir mobil sewa yang dieksploitasi oleh pemiliknya. Banyak pengemudi mobil sewa/mobil travel yang nyaris tidak pernah tidur/istirahat hingga 2-3 hari, demi mengejar setoran pada majikannya.
Baca juga : Sambut Mudik Lebaran, Jasa Marga Tingkatkan Pelayanan Operasional
Kecelakaan mobil grand max pada mudik Lebaran dua tahun lalu di jalur contra flow jalan tol km 19 yang menewaskan 11 orang (seluruh penumpannya), hanya salah satu contoh saja. Fenomena mobil travel gelap kian menjamur, dan ditengarai ada proses pembiaran oleh pemerintah (Kemenhub, Dishub) dan aparat kepolisian.
Seharusnya keberadaan travel gelap diberantas dan ditertibkan. Ironisnya saat terjadi laka fatalitas pada penumpang travel gelap, mereka (korban) tetap diberikan santunan asuransi oleh PT Jasa Raharja, lagi lagi demi alasan “kemanusiaan”.
Isu kritikal yang ketiga adalah aspek keselamatan pada bus umum. Lagi lagi, faktor manusia (pengemudi) juga menjadi pemicu utamanya. Faktor eksploitatif demi mengejar setoran juga menjadi triger-nya, yakni aji mumpung tersebab tingginya permintaan (peak session). Sedangkan faktor teknis pada bus umum, selain faktor ban (gundul/vulkanisir), juga remnya sering blong. Apalagi saat mudik Lebaran diduga banyak bus umum yang tidak layak operasi, tetapi tetap mengaspal, lolos dari pengawasan/pemeriksaan oleh Kemenhub/Dishub.
Selain faktor sarana transportasi, yang urgent diperhatikan juga faktor infrastruktur jalan, khususnya jalan arteri/jalan non tol. Tersebab selain faktor cuaca ekstrim—banyak jalan rusak dan berlubang karena hujan deras/banjir, juga minimnya anggaran oleh pemerintah (Kementerian PU) untuk melakukan preservasi (perawatan) jalan. Tersebab dana preservasi jalan dipangkas demi alasan efisiensi, sebuah alasan yang absurd.
Perawatan jalan itu untuk perlindungan dan keselamatan publik sebagai pengguna jalan, kok dipangkas. Sedangkan preservasi di sektor jalan tol secara umum lebih terkontrol/terukur sebab ada instrumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pemerintah wajib memberikan sanksi tegas jika BUJT teledor melakukan preservasi jalan, sebagai prasyarat untuk mewujudkan SPM jalan tol.
Keberadaan truk juga harus menjadi kewaspadaan bersama, sebab terbukti kendaraan truk berkontribusi signifikan (nomor dua setelah sepeda motor) untuk terjadinya fatalitas di jalan raya, khususnya di jalan tol. Data Jasa Raharja membuktikan, terdapat lebih dari 7.500 orang meninggal dunia di jalan raya (2024) yang melibatkan kendaraan truk, khususnya truk over kapasitas dan over dimensi.
Pada musim mudik Lebaran, memang ada larangan kendaraan truk untuk beroperasi, khususnya untuk truk sumbu tiga ke atas; tetapi fakta di lapangan terbukti masih banyak truk sumbu tiga ke atas yang masih mengaspal di jalan raya saat mudik Lebaran. Padahal bukan jenis truk yang mengangkut logistik (sembako), dan bahan bakar minyak. Lemahnya pengawasan dan inkonsistensi penegakan hukum menjadi musababnya.
Baca juga : ESQ Kemanusiaan Cs Gelar Ramadan Bersama Difabilitas
Tingginya fatalitas di jalan raya, baik saat momen reguler dan atau saat mudik Lebaran, seharusnya tidak hanya menjadi statistik belaka, sebagaimana sentilan tajam Joseph Stalin tersebut. Sekalipun angka fatalitas mudik Lebaran 2024 (281 orang) turun 10 persen daripada saat mudik Lebaran 2023 lalu.
Fenomena miris ini seharusnya menjadi cambuk keras bagi semua pihak untuk mereduksi secara radikal korban fatalitas. Apalagi data Jasa Raharja membuktikan, korban fatalitas di jalan mayoritas adalah usia produktif, seperti kalangan pelajar dan mahasiswa, plus para pencari nafkah keluarga.
Bagaimana mungkin akan melompat ke generasi emas, jika kalangan usia produktif dan generasi mudanya justru bertumbangan di jalan raya; sebagaimana mereka bertumbangan karena tingginya prevalensi merokok di Indonesia, yang saban tahun merenggut korban meninggal dunia hingga 250 ribu orang.
Tingginya angka/persentase fatalitas di Indonesia telah menjadi sorotan global (PBB), sebab tingginya fatalitas di Indonesia secara akseleratif menduduki rating pertama di dunia (data WHO). Tidak adakah suasana kedaruratan terkait sisi keselamatan di jalan raya yang masih berdarah ini? Lalu dimanakah kehadiran negara?
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.