Sebelumnya
Revitalisasi birokrasi juga mendukung Asta Cita pertama dalam memperkuat pertahanan negara dan kemandirian bangsa. Di era kompetisi global dan ancaman non-tradisional seperti siber, terorisme, dan krisis iklim, birokrasi tidak lagi hanya bertugas sebagai pelaksana teknis administratif, tetapi juga harus menjadi aktor strategis yang mampu mengelola risiko dan ketahanan nasional secara adaptif. Birokrasi yang kuat dan tangguh merupakan bagian dari kekuatan nasional (national power) yang berfungsi mendukung diplomasi, pertahanan, serta pembangunan berkelanjutan.
Dengan begitu revitalisasi birokrasi harus ditopang oleh sistem merit yang konsisten dan bebas dari intervensi politik. Penerapan manajemen ASN berbasis kinerja, evaluasi berbasis hasil (outcome), dan penghargaan berbasis kontribusi menjadi instrumen penting dalam mempercepat reformasi birokrasi. Lebih lanjut, penguatan lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal dan BPKP, serta peran KPK dalam pembinaan integritas ASN menjadi aspek kunci dalam menutup celah korupsi struktural dalam birokrasi.
Baca juga : Etika Tata Kelola Pemerintahan Dan Memperkokoh Ideologi Pancasila
Kendati begitu masih ada tantangan terbesar dalam revitalisasi birokrasi, yakni resistensi internal, lemahnya kepemimpinan transformatif, serta fragmentasi kebijakan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga dan konsistensi arah kebijakan menjadi syarat mutlak. Pemerintah pusat harus memberikan arahan yang jelas namun memberi ruang inovasi, sedangkan daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan pusat sesuai dengan konteks lokal.
Dalam hal ini, peran Kementerian PAN-RB, BKN, LAN, serta Kemendagri menjadi sangat strategis dalam mengorkestrasi gerakan reformasi birokrasi secara nasional. Maka revitalisasi birokrasi bukan sekadar proyek reformasi administrasi, tetapi merupakan fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
Baca juga : Geopolitik Berubah, RI Berpeluang Maju
Dalam konteks visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, revitalisasi birokrasi menjadi instrumen strategis untuk mendorong efektivitas kebijakan, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan seluruh elemen pemerintahan bekerja dalam harmoni demi kemajuan bangsa. Untuk itu, revitalisasi birokrasi harus dilakukan secara sistemik, berkesinambungan, dan didukung oleh kepemimpinan yang kuat serta komitmen politik yang tinggi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan. Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.