Sebelumnya
Dengan posisi geografis di jalur strategis Indo-Pasifik, Indonesia memerlukan stabilitas politik dalam negeri yang diwarnai oleh kritik sehat dan keberanian berbeda pendapat. Stabilitas seperti ini akan menjadi modal diplomasi yang kuat, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola keragaman pandangan tanpa kehilangan arah persatuan.
PDI Perjuangan sendiri memiliki modal ideologis yang jarang dimiliki partai lain. Basis massa wong cilik yang kokoh, warisan politik dari perjuangan nasionalis, serta pengalaman memimpin pemerintahan di berbagai periode menjadikannya memiliki otoritas moral untuk berperan sebagai penyaring kebijakan.
Sebagai penyeimbang, PDI Perjuangan tidak perlu menjadi penentang setiap langkah pemerintah, melainkan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Peran ini selaras dengan falsafah hidup orang Indonesia, di mana kekuatan mayoritas memerlukan pengimbang yang setara secara moral dan intelektual agar harmoni terjaga. Tanpa pengimbang, kekuasaan rawan tergelincir pada keseragaman pandangan yang mengabaikan keberagaman aspirasi rakyat.
Baca juga : Ambalat Dan Laut Sulawesi: Menang Tanpa Menyakiti, Damai Tanpa Menyerah
Pengalaman politik negara lain menunjukkan bahwa peran penyeimbang justru memperkuat demokrasi. Di Jerman, partai Freie Demokratische Partei (FDP) sering menjadi mitra koalisi yang mengoreksi arah kebijakan pemerintah tanpa harus beroposisi frontal. Di Jepang, Partai Komeito memegang peran strategis dalam memengaruhi kebijakan sosial walau tetap berada dalam koalisi pemerintahan. Bahkan di Inggris, kelompok crossbenchers di House of Lords memainkan fungsi penting dalam memperdebatkan kebijakan secara independen dari afiliasi partai besar.
Kesamaan dari berbagai contoh tersebut, adalah kesadaran bahwa demokrasi memerlukan mekanisme internal untuk mengoreksi arah kebijakan, sehingga pemerintah tidak terjebak pada logika menang-kalah, melainkan bergerak dalam kerangka kepentingan bersama yang lebih luas. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, maka keberadaan penyeimbang memberi ruang bagi inovasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, stabilitas politik bukan sekadar sarana mempertahankan kekuasaan, melainkan menjadi pondasi yang menopang keberlanjutan pembangunan pro-rakyat, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah dunia. Maka menjadi penyeimbang memang bukan peran yang populer. Ia menuntut kesabaran untuk mengamati arah kebijakan, konsistensi dalam memperjuangkan prinsip, dan keberanian untuk berbeda pandangan di tengah mayoritas.
Baca juga : Hukum Dalam Keadilan Pancasila Terhadap Amnesti Dan Abolisi
Namun, dalam sistem politik yang sehat, justru inilah fungsi yang membuat demokrasi tetap bernapas. PDI Perjuangan, dengan sejarah panjang perjuangan politiknya dan kekuatan ideologis yang dimilikinya, berada pada posisi yang tepat untuk memastikan agar koalisi besar tidak kehilangan kompasnya. Sama seperti Indonesia yang memilih jalan non-blok di panggung internasional, di dalam negeri pun diperlukan “non-blok politik” yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan aspirasi rakyat.
Ibarat sebuah kapal besar yang mengarungi samudra, jangkar yang kuatlah yang membuatnya tetap teguh menghadapi ombak dan badai. Dalam arti inilah, partai penyeimbang menjadi bukan hanya pemain politik, melainkan penjaga arah perjalanan bangsa menuju cita-cita kemerdekaan yang sejati.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.