RM.id Rakyat Merdeka - Dalam setiap era, kepemimpinan selalu hadir sebagai pertunjukan antara substansi dan simbol, antara tindakan nyata dan bahasa yang melingkupinya. Ada pemimpin yang memilih jalan senyap, bekerja di balik layar, membiarkan karya berbicara tanpa riuh. Ada pula yang menapaki jalur panggung, menyusun kisah diri dalam bentuk narasi publik yang viral, menandai zaman dengan gaya komunikasi yang lain daripada biasanya.
Dalam bentangan itu, nama Dedi Mulyadi hadir sebagai sebuah fenomena: seorang gubernur yang menata dirinya sekaligus menata Jawa Barat melalui bahasa digital, melalui konten, melalui cara kepemimpinan yang tak jarang mengundang kontroversi. Apa yang ia lakukan tidak hanya soal kebijakan, tetapi tentang cara kekuasaan dikelola dan dipertontonkan di ruang geopolitik baru: media sosial.
Baca juga : Mencegah Gejolak Sosial Lewat Kebijakan Pajak Yang Adil
Geopolitik, dalam pengertian klasik, berbicara mengenai ruang, kekuasaan, dan pengaruh. Namun di era ini, ruang tidak hanya berupa tanah dan batas negara; ruang telah diperluas ke dalam jaringan digital, ke dalam layar gawai yang setiap hari menjadi jendela publik. Dedi Mulyadi memahami hal ini dengan insting seorang politikus –sekaligus naluri seorang seniman. Ia tidak sekadar melahirkan kebijakan, tetapi merangkainya dalam adegan-adegan konten yang dikonsumsi publik.
Blusukannya terekam kamera, sikap tegasnya dikemas menjadi tontonan, kebijakannya yang kontroversial seakan didesain untuk mengguncang percakapan warganet. Dalam arus deras itu, ia dipanggil “Gubernur Konten”: sebuah sebutan yang menegaskan betapa kekuasaan hari ini juga diukur dari keterampilan menguasai panggung digital. Dari itu ketika Dedi Mulyadi, selaku Gubernur Jawa Barat, nampak ikut mendatangi massa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025) malam, menghadirkan simbol politik yang kuat sekaligus penuh risiko. Dengan wajah dipoles pasta gigi dan mata berair akibat gas air mata, ia mencoba menunjukkan empati serta keberanian hadir langsung mendengarkan suara rakyat.
Baca juga : Geopolitik Indonesia: Partai Koalisi Dan PDI Perjuangan Partai Penyeimbang (Bagian I)
Gestur itu seolah menjadi pernyataan bahwa pemerintah tidak bersembunyi, melainkan berani hadir di tengah gejolak. Dan manakala akhirnya Dedi harus diamankan dari lokasi karena keadaan semakin ricuh, tampak jelas bahwa idealisme seorang pemimpin memiliki batas tegas ketika berhadapan dengan realitas politik dan risiko keamanan yang tidak bisa dihindari. Dalam situasi seperti itu, publik tidak hanya menilai aspek kebijakan, tetapi juga cara seorang pemimpin menarasikan dirinya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.