Sebelumnya
Ketegangan antara niat baik personal dan batas institusional menjadi sorotan, dan di dalam ruang tegang itulah namanya menguat: bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai figur yang menimbulkan percakapan luas. Dalam geopolitik kepemimpinan, inilah yang disebut pergeseran medan: kekuasaan tidak hanya diuji di ruang birokrasi, melainkan di ruang digital tempat publik membentuk persepsi kolektif.
Maka dimensi geopolitik kepemimpinan Dedi semakin jelas ketika kita melihatnya dari sisi digital. Dunia maya adalah wilayah baru, sebuah samudra tanpa batas di mana siapa pun bisa merebut atensi. Dalam konteks ini, Dedi bukan sekadar gubernur Jawa Barat, melainkan aktor nasional yang tampil di layar ponsel rakyat di seluruh Indonesia.
Baca juga : Mencegah Gejolak Sosial Lewat Kebijakan Pajak Yang Adil
Konten yang ia buat adalah “peta baru kekuasaan”, di mana legitimasi bisa diperoleh bukan hanya dari suara di bilik pemilu, tetapi juga dari sentimen warganet yang terpolarisasi. Data analisis digital menunjukkan namanya disebut puluhan ribu kali, dibicarakan di ribuan artikel, dibanjiri komentar yang sebagian positif, sebagian negatif, sebagian netral. Polarisasi ini bukan kelemahan semata, melainkan modal geopolitik.
Dedi seolah mengajarkan pula bahwa kepemimpinan di era digital adalah seni menyeimbangkan keduanya. Ia bergerak cepat, seringkali menimbulkan kejutan, tetapi juga ditantang untuk membuktikan bahwa kebijakan itu bukan sekadar ilusi konten. Dalam kasus banjir Palabuhanratu, misalnya, blusukan digital yang ia lakukan kemudian dilanjutkan dengan kebijakan nyata: regulasi percontohan, relokasi warga, dan penataan lingkungan. Di situ terlihat bahwa konten bukan hanya pencitraan, tetapi bisa menjadi pintu masuk untuk transformasi sistemik.
Baca juga : Geopolitik Indonesia: Partai Koalisi Dan PDI Perjuangan Partai Penyeimbang (Bagian I)
Meski demikian, bahaya tetap mengintai. Banyak pengamat mengingatkan bahwa gaya kepemimpinan seperti ini rawan berubah menjadi “one-man show”. Pemerintahan bisa kehilangan sifat kolektifnya, kebijakan terancam didikte oleh seorang figur, dan institusi kehilangan ruang deliberatif. Apabila hal ini terjadi, maka demokrasi bisa direduksi menjadi panggung tunggal di mana rakyat hanya menjadi penonton pasif. Inilah yang harus diwaspadai: bahwa dalam geopolitik kepemimpinan, tidak cukup hanya menguasai wilayah digital, tetapi juga harus menjaga keseimbangan dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif.
Apabila gaya kepemimpinan ini dijadikan contoh bagi gubernur lain, maka pelajarannya bukanlah untuk meniru segala kebijakan kontroversialnya, melainkan untuk memahami konteks. Setiap daerah memiliki karakter, setiap masyarakat memiliki kultur, dan setiap pemimpin harus mampu membaca peta sosialnya. Media sosial memang bisa menjadi alat komunikasi yang efisien, bahkan mampu menghemat miliaran rupiah biaya iklan.
Baca juga : Ambalat Dan Laut Sulawesi: Menang Tanpa Menyakiti, Damai Tanpa Menyerah
Dari sinilah pemimpin yang bijak, adalah mereka yang mampu menenun narasi dengan kedalaman kebijakan, bukan sekadar memanen sensasi. Dengan begini, geopolitik kepemimpinan Dedi Mulyadi mengajarkan kita tentang transformasi zaman. Nilai-nilai Pancasila telah diterjemahkan dengan pembumian secara nyata, bahwa kekuasaan hari ini tidak hanya ditentukan oleh meja rapat dan dokumen peraturan, tetapi juga oleh algoritma, trending topic, dan viralitas.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.