Geopolitik Indonesia: Partai Koalisi Dan PDI Perjuangan Partai Penyeimbang (Bagian I)

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum PDIP Prof. DR (HC). Megawati Soekarno­­putri menyatakan partai­nya tak ­menempatkan diri ­sebagai ­oposisi pemerintahan. Ia menye­but PDIP akan ­mengambil posisi ­sebagai partai penyeimbang. Hal tersebut disampaikan se­waktu Megawati Soekarno­putri ­kembali dikukuhkan ­sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 dalam ­Kongres ke-6 di Nusa Dua, Bali, Jumat (01/08/2025).

Sesungguhnya dalam jagat politik Indonesia, koalisi partai telah menjadi arsitektur utama untuk menopang pemerintahan yang stabil. Namun, stabilitas tanpa keseimbangan ibarat kapal yang berlayar dengan layar penuh tetapi tanpa kompas: cepat melaju, tetapi rawan salah arah. Di sinilah letak urgensi keberadaan partai penyeimbang, sebuah entitas yang bukan oposisi keras, melainkan pengawal arah moral dan ideologis dalam perjalanan politik nasional.

Baca juga : Ambalat Dan Laut Sulawesi: Menang Tanpa Menyakiti, Damai Tanpa Menyerah

PDI Perjuangan, sebagai partai besar dengan basis ideologis yang kuat, memiliki peluang strategis untuk memainkan peran tersebut di tengah lanskap koalisi besar pemerin­tahan. ­Filosofinya selaras dengan tradisi politik Indonesia yang menempatkan musyawarah di atas pertentangan, namun tetap memberi ruang kritik yang konstruktif. Dengan kapasitas politik dan modal sosial yang dimilikinya, PDI Perjuangan dapat menjadi pengimbang yang menjaga agar kebijakan negara tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pragmatis sesaat, tetapi tetap berakar pada nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan.

Dalam sejarah politik Indonesia membuktikan bahwa peran penyeimbang bukanlah konsep baru. Pada masa Demokrasi Parlementer 1950–1959, meski pemerintahan sering berganti kabinet, sejumlah partai ­seperti Masyumi dan PNI kadang bertindak sebagai penyeimbang ­untuk memastikan kebijakan tidak dikuasai secara mutlak oleh satu kelompok. Periode ini, meskipun penuh ketegangan politik, menunjukkan adanya dinamika koreksi internal yang sehat.

Baca juga : Hukum Dalam Keadilan Pancasila Terhadap Amnesti Dan Abolisi

Kemudian pada era reformasi sejak 1998 hidup kembali ­peluang bagi hadirnya ­penyeimbang. Sejarah ini memperlihatkan bahwa penyeimbang adalah elemen penting yang membuat demokrasi Indonesia tetap hidup, meski dalam praktiknya sering disalah­pahami sebagai bentuk oposisi. Dalam perspektif geopolitik, peran penyeimbang memiliki relevansi yang sama besarnya dengan strategi non-blok Indonesia di panggung internasional.

Indonesia tidak pernah mengikatkan diri sepenuhnya pada satu kekuatan global, melainkan memanfaatkan ruang manuver diplomatik untuk menjaga kepentingan nasional. Prinsip ini dapat menjadi cermin bagi politik domestik, di mana partai penyeimbang bertugas memastikan agar kebijakan strategis ­negara—baik dalam pem­bangunan ekonomi, penguatan pertahanan, maupun diplomasi maritim—tidak terjebak pada orientasi sempit atau kepen­tingan kelompok tertentu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.