Membangun NKRI Dari Desa Bila Desa Terlupakan, Indonesia Raya Terancam

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam sejarah panjang berdirinya Indonesia, desa bukanlah entitas pinggiran, melainkan jantung kebangsaan. Di desa-lah semangat gotong royong, nilai-nilai Pancasila, dan denyut kehidupan rakyat Indonesia tumbuh dan bertahan di tengah perubahan zaman. Dari itu jangan posisikan desa sebagai objek pembangunan, melainkan harus sebagai subjek yang menentukan arah dan masa depannya sendiri.

Sesungguhnya untuk me­wujudkan Indonesia yang ber­daulat, adil, dan sejahtera, maka langkah paling mendasar adalah ­membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari desa, menuju Indo­nesia Raya. Gagasan mem­bangun negara dari desa bukanlah ­isapan ­jempol. Ia merupakan arah ­strategis yang relevan secara ideologis, ekonomis, politis, dan bahkan geopolitik.

Baca juga : Revitalisasi Pancasila Memperkukuh Ideologi Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka­buming Raka telah mencantumkan komitmen ini dalam dokumen Asta Cita—delapan arah kebijakan strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara besar yang berpengaruh. Poin pertama Asta Cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini bukan sekadar slogan, melainkan landasan moral dan praktis dari ­cita-cita membangun desa sebagai basis dari kebangsaan Indonesia.

Di desa, ideologi Pancasila hidup dalam keseharian. Gotong royong tidak diajarkan di papan tulis, tetapi dilaksanakan dalam kerja bersama di sawah, pembangunan rumah ibadah, hingga panen raya. Musyawarah bukan sekadar teori, tetapi menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas. Ketika desa diberdayakan secara demokratis—melalui musyawarah desa, keterlibatan warga dalam pembangunan, dan penguatan pemerintahan desa—maka yang sedang kita bangun adalah pilar-pilar ideologis bangsa secara nyata.

Baca juga : Geostrategi Sekolah Rakyat: Memperkuat Karakter Bangsa Dan Ideologi Pancasila

Dengan memperkuat desa, kita sedang menjaga demokrasi dari akarnya, bukan hanya dari pusat kekuasaan di ibu kota. Lebih dari itu, membangun desa juga merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan keadilan ­sosial. Asta Cita mengamanatkan percepatan industrialisasi dan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Artinya, desa harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional, bukan hanya menunggu limpahan dari pusat. Potensi desa luar biasa ­besar—dari pertanian, peternakan, perikanan, ke­hutanan, kerajinan rakyat, hingga pariwisata ber­basis budaya dan alam.

Sayangnya, banyak potensi itu belum tergarap maksimal karena keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan minimnya peran teknologi. Di sinilah pem­bangunan negara dari desa menjadi sangat relevan. Ketika desa diberi akses modal, pelatihan, dan digitalisasi, maka desa tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi pusat produksi, inovasi, dan distribusi nilai ekonomi nasional. Sudah banyak contoh keberhasilan yang menunjukkan kekuatan desa ketika diberi kepercayaan.

Baca juga : Pesan Strategis Dari KTT BRICS 2025: Kepemimpinan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Di berbagai daerah, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) telah tumbuh menjadi motor ekonomi lokal. Ada desa-­desa yang ­mampu mengekspor produk unggulan mereka ke luar ­negeri, mulai dari kopi, tenun, hingga hasil olahan pertanian. Di tempat lain, desa menjadi pusat inovasi ­energi terbarukan, wisata edukatif, hingga pertanian presisi berbasis teknologi. Semua ini menunjukkan bahwa pem­bangunan dari desa bukan sekadar teori, tetapi bisa menjadi kenyataan—asal ada kemauan politik, regulasi yang mendukung, dan pendampingan yang tepat.

Sesungguhnya membangun desa juga bukan hanya soal ekonomi semata; melainkan ia juga berkaitan erat dengan pertahanan dan ketahanan nasional. Di sini Asta Cita menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan posisi strategis Indonesia dalam kancah global. Maka jangan lupa, ketahanan negara tidak hanya dibangun dari markas militer dan kebijakan luar negeri, tetapi juga dari desa-desa yang kokoh secara sosial, ekonomi, dan budaya. Wilayah-wilayah perbatasan kita—di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, dan ­Sumatera—adalah desa-desa yang harus menjadi pagar hidup bagi kedaulatan bangsa.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.