RM.id Rakyat Merdeka - Aksi demonstrasi yang beberapa waktu lalu terjadi di berbagai wilayah Indonesia, memperlihatkan wajah ganda dari demokrasi kita. Di satu sisi, demonstrasi adalah tanda vitalitas politik rakyat, ruang artikulasi aspirasi yang sah dalam negara demokratis. Ia menegaskan bahwa suara rakyat masih hidup, masih ingin didengar, dan masih mampu bergerak dalam kesadaran kolektif. Namun, di sisi lain, kericuhan yang menyertainya, perusakan fasilitas publik, serta kerugian material yang ditimbulkannya memperlihatkan rapuhnya kedewasaan politik dalam mengelola perbedaan.
Padahal demokrasi yang sejatinya harus menjadi arena musyawarah justru berubah menjadi gelanggang benturan yang merugikan rakyat sendiri. Di titik inilah seruan “Mari kita kembali bersama bersatu di dalam Rumah Pancasila” menemukan makna terdalamnya—bukan sekadar retorika moral, melainkan jalan pulang yang filosofis, jalan pulang menuju persatuan yang semakin mendesak untuk dirawat.
Baca juga : Geopolitik Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Narasi Publik Melalui Bahasa Digital
Demonstrasi pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang harus dicurigai atau ditakuti. Ia adalah bagian sah dari partisipasi politik warga, sesuatu yang diakui oleh demokrasi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan. Kendati demikian, sebagaimana api yang memberi kehangatan sekaligus bisa membakar, demonstrasi pun memiliki dua wajah. Bila ia berjalan damai, ia memperkuat sistem politik dengan memberi ruang koreksi. Tetapi bila ia berubah menjadi anarki, nilai luhur itu pun pudar, berganti luka yang menyakitkan.
Fasilitas publik yang dirusak bukan sekadar tembok dan besi yang terbakar, melainkan juga lambang dari rusaknya kesadaran kolektif tentang kepemilikan bersama. Sebab, halte, jalan, gedung pelayanan, dan berbagai sarana umum bukanlah milik negara dalam pengertian birokrasi semata, tetapi milik rakyat, milik kita semua yang setiap hari menggunakannya. Maka setiap kerusakan yang ditimbulkan demonstrasi yang rusuh pada akhirnya menambah beban sosial, memaksa negara mengalihkan anggaran pembangunan untuk menambal luka, dan melahirkan lingkaran ketidakpuasan yang berulang.
Baca juga : Mencegah Gejolak Sosial Lewat Kebijakan Pajak Yang Adil
Di sinilah Pancasila hadir bukan hanya sebagai dasar normatif, melainkan sebagai rumah kebangsaan. Dan dari kelima sila, Persatuan Indonesia menjadi pilar yang paling mendesak untuk ditegakkan. Persatuan bukanlah sekadar kata indah yang diucapkan dalam upacara, melainkan syarat mutlak bagi kelangsungan bangsa yang lahir dari rahim keberagaman.
Dari itu Persatuan Indonesia menuntut kesadaran mendalam bahwa keragaman adalah takdir sejarah. Ia bukan pilihan yang bisa dinegosiasikan, melainkan kenyataan yang harus dikelola dengan bijak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, bangsa ini berdiri di atas fondasi kebhinnekaan yang luas: ratusan etnis, bahasa daerah, keyakinan, dan budaya. Jika keberagaman ini tidak dipayungi semangat persatuan, Indonesia hanya akan menjadi panggung konflik yang tak berkesudahan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.