RM.id Rakyat Merdeka - Komunikasi adalah urat nadi pemerintahan. Sebesar apa pun kerja nyata seorang Presiden, bila tidak dikabarkan dengan baik kepada rakyat, maka seolah-olah kerja itu tidak pernah ada. Saya sudah berkali-kali menyaksikan, betapa karya besar seorang pemimpin bisa hilang dari ingatan publik hanya karena tidak ada yang menceritakannya dengan benar.
Dalam waktu yang belum genap setahun, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan banyak hal. Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan komitmen pada tata kelola fiskal yang disiplin. Penertiban kartel pangan yang merugikan negara miliaran dolar per tahun memperlihatkan keberanian melawan oligarki ekonomi. Pengembalian 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal adalah langkah monumental dalam penegakan hukum lingkungan.
Di sisi lain, perhatian besar juga diberikan kepada rakyat kecil. Program makan siang bergizi menjangkau puluhan juta anak. Badan Gizi Nasional dengan alokasi APBN Rp71 triliun didirikan untuk memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan terbebas dari stunting. Semua capaian ini nyata adanya, dan harus dicatat sebagai prestasi besar dalam kepemimpinan nasional.
Selain itu, kita juga menyaksikan bagaimana Danantara membawa pulang investasi besar sekitar Rp 162 triliun ketika Presiden kembali dari kunjungan luar negeri bersama rombongan. Danantara kini telah mendunia dan menegaskan posisi Indonesia yang semakin kuat, termasuk dengan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.
Baca juga : Presiden Mandataris Supremasi Sipil
Ini adalah bukti bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga mengangkat posisi Indonesia di kancah global.
Dari Kelemahan PCO ke Transformasi BKP
Namun ada satu kelemahan mendasar. Prestasi itu tidak banyak terdengar. Rakyat yang haus informasi seringkali justru dijejali isu pinggiran, hoaks, dan perdebatan tak produktif. Ruang kosong komunikasi yang ditinggalkan pemerintah diisi oleh suara-suara sumbang yang bisa merusak kepercayaan publik.
:
Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2024 semestinya menjadi motor utama komunikasi publik. Mandatnya lengkap: evaluasi isu strategis, penyusunan materi komunikasi, hingga koordinasi lintas kementerian dan daerah. Tetapi kenyataannya, PCO terjebak dalam prosedur birokratis. Alih-alih lincah, ia justru kaku. Alih-alih gesit, ia berjalan lamban. Tidak heran, banyak yang menilainya “makan gaji buta”.
Karena itulah, keputusan Presiden Prabowo mengganti PCO dengan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) adalah langkah cerdas. Transformasi ini bukan sekadar ganti nama, tetapi perubahan menyeluruh: struktur, fungsi, dan pendekatan. BKP hadir dengan mandat yang lebih luas, mensinergikan komunikasi pemerintah dari pusat sampai daerah, serta mengisi ruang publik dengan informasi yang berbasis data dan fakta.
Harapan Rakyat dan Tugas Berat BKP
Yang membuat saya semakin optimis adalah penunjukan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala BKP. Selain memimpin badan baru ini, Angga tetap menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Kombinasi peran ganda ini membuatnya bekerja dengan full power. Ia punya kapasitas anggaran, kewenangan lintas sektor, dan energi muda untuk memastikan komunikasi pemerintah lebih cepat, transparan, dan responsif.
Baca juga : Presiden Prabowo Disambut Haru Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas Margaguna
Saya menerima begitu banyak pesan dari sahabat di Pematang Siantar, Nabire, Makassar, sampai ke pelosok timur Indonesia. Semuanya berisi rasa syukur. Mereka berkata: “Akhirnya ada badan yang bisa memberitahu kami apa yang sebenarnya dikerjakan Presiden.” Inilah suara rakyat yang harus kita dengar. Mereka ingin komunikasi pemerintah yang jujur, terbuka, dan apa adanya.
Refleksi pribadi saya kembali ke masa Presiden Joko Widodo, ketika saya pernah menyusun rancangan Unit Kerja Komunikasi Pemerintah (UKKP). Usulan itu bahkan sudah mendapat restu Presiden dan Pak Pratikno, tetapi tidak sempat diwujudkan. Hari ini, di bawah Presiden Prabowo, mimpi lama itu akhirnya lahir nyata. Meski saya sudah tidak berada di lingkaran istana, saya bersyukur bisa menyaksikan mimpi itu terwujud.
Tentu tugas BKP ke depan tidak ringan. Ia harus belajar dari kesalahan lama dan tidak boleh jatuh pada jebakan birokrasi. BKP harus hadir dengan wajah ramah, kreatif, dan inovatif. Ia harus proaktif mengisi ruang publik, bukan dengan jargon kosong, melainkan dengan data yang akurat dan prestasi yang terukur. Jangan biarkan fitnah lebih nyaring dari fakta. Jangan biarkan pencapaian besar pemerintah tenggelam karena gagal dikabarkan.
Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo atas langkah transformatif ini, sekaligus kepada Kepala BKP yang baru atas amanah besar yang dipikul. Insya Allah, dengan komunikasi yang baik dan profesional, rakyat akan semakin percaya, bangsa akan semakin kuat, dan kepemimpinan Presiden Prabowo akan tercatat sebagai era kerja nyata yang dikabarkan dengan jujur kepada seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga : Presiden Prabowo Target Bangun 100 Sekolah Rakyat Baru Tiap Tahun
Penulis Adalah: Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.