Sebelumnya
Provinsi dengan pantai panjang seperti Sulawesi atau Maluku bisa menjadi laboratorium ekonomi maritim, sementara Kalimantan atau Nusa Tenggara dapat tumbuh sebagai pusat energi terbarukan. Kota-kota besar seperti Bandung atau Yogyakarta dapat memelopori ekonomi kreatif. Semua ini adalah pengejawantahan sila Keempat Pancasila—Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan—karena pembangunan sejati adalah hasil musyawarah antara potensi lokal dan arah nasional, bukan sekadar titah dari atas.
Maka jika Asta Cita tidak diterjemahkan secara realistis, ia bisa berbalik menjadi sumber ketidakadilan baru. Di sinilah sila Kedua kembali bicara: keadilan dan keberadaban tidak boleh dikorbankan atas nama pertumbuhan. Asta Cita harus ditopang dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan kontrol yang kuat, sehingga ia tidak menyimpang menjadi sekadar jargon.
Baca juga : Manajemen Pemerintahan Pusat Dan Daerah Dalam Mewujudkan Asta Cita
Di balik semua dinamika itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pembangunan bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal jiwa. Misi Asta Cita yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM adalah pengingat bahwa tanpa fondasi moral, pembangunan bisa kehilangan arah. Globalisasi membawa arus nilai yang beragam, sebagian bisa memperkaya, sebagian lain bisa menggerus identitas.
Menjelang 2045, Indonesia menghadapi jendela kesempatan yang sempit. Bonus demografi hanya akan bertahan beberapa dekade, setelah itu struktur usia penduduk akan berubah. Artinya, waktu untuk membangun bangsa ini menjadi negara maju tidaklah panjang. Negara-negara lain sudah berlari kencang: Korea Selatan membuktikan bahwa pendidikan, teknologi, dan birokrasi efisien dapat mengubah nasib; Vietnam menunjukkan bagaimana keterbukaan pada investasi dapat mempercepat industrialisasi.
Indonesia bisa belajar dari mereka, tetapi tidak boleh kehilangan jalannya sendiri. Jalan itu adalah jalan Pancasila: pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan dan keadilan, kemajuan dan kemanusiaan, persatuan dan keberagaman. Dari itu pembangunan Asta Cita pusat dan daerah untuk Indonesia Raya adalah sebuah perjalanan kebangsaan. Ia bukan sekadar peta teknokratis, tetapi narasi yang mempersatukan harapan dengan kenyataan.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.