Sebelumnya
Bersamaan pula pemerintah pusat tak lagi cukup hanya menuntut loyalitas, tetapi kapasitas: kemampuan memahami geopolitik Nusantara, administrasi publik, hingga seni merawat kepercayaan rakyat. Pemimpin daerah yang mumpuni harus memiliki statecraft (kemampuan memetakan masa depan dan mengarahkan kebijakan), public management (kemampuan mengelola sumber daya dan institusi), serta network governance (kemampuan membangun jejaring lintas sektor—pemerintah, swasta, masyarakat sipil).
Di sinilah pula Lemhannas RI dan BPSDM Kemendagri, dalam kerangka pembangunan negara modern, memegang peranan strategis. Lemhannas menanamkan benih wawasan kebangsaan, bahwa Indonesia bukan hanya konstruksi wilayah, tetapi perjanjian moral untuk hidup bersama dalam perbedaan; sedangkan BPSDM mengasah keterampilan teknis pemerintahan. Desentralisasi tanpa roh Pancasila hanya akan melahirkan raja-raja lokal yang memerintah tanpa visi.
Baca juga : Membangun Dunia Kembali Di Tengah Kekosongan Moral
Dalam dunia yang bergerak cepat—dari transformasi digital, krisis iklim, hingga kompetisi global atas sumber daya—kepala daerah tidak lagi cukup menjadi administrator; mereka adalah aktor geopolitik mikro yang menentukan apakah bangsa ini bergerak menuju kemandirian atau justru menjadi pasar bagi kepentingan asing. Mereka harus mampu menjaga tanah, air, dan udara dari eksploitasi yang tak bermoral; menjaga rakyat dari politik uang; dan menjaga negara dari fragmentasi sosial.
Maka, tugas kita hari ini bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur jiwa—jiwa Pancasila yang berakar, jiwa Asta Cita yang membumi, jiwa Indonesia yang merdeka. Kursus pemantapan kepemimpinan seperti KPPD Lemhannas hanya akan bermakna jika melahirkan pemimpin yang tidak silau oleh kekuasaan, tetapi teduh dalam hikmat; tidak haus sanjungan, tetapi rindu pengabdian.
Sejatinya, revolusi mental dicanangkan presiden pertama RI Ir. Soekarno, yang dapat menyatukan bangsa ini bukan besarnya gedung pemerintahan atau megahnya anggaran, tetapi keyakinan bahwa kita sedang berjalan menuju masa depan yang diperjuangkan bersama. Dan di tengah perjalanan panjang itu, keutuhan kedualatan, persatuan dan kesatuan NKRI, peran kepala daerah bukan sekadar pejabat; mereka adalah penjaga fajar, yang menentukan apakah Indonesia akan menyambut cahaya menuju Indonesia Raya.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.