Membangun Dunia Kembali Di Tengah Kekosongan Moral

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, beseru agar membangun kembali dunia ­dengan berlandaskan Panca­sila dan keadilan global bukan ­sekadar pengulangan romantisme politik masa lalu. Melainkan ­pula sebuah upaya meng­hadirkan kembali etika dalam tata dunia yang kian ­diguncang oleh krisis moral, konflik bersenjata, dan ­ketimpangan kekuasaan. 

Dalam pidatonya di Blitar, Jawa Timur, memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri tidak ­hanya merujuk warisan pemikiran Bung ­Karno, tetapi juga ­menempatkannya dalam konteks dunia yang resah: konflik Rusia-Ukraina, krisis Palestina, kesenjangan digital, dan ­menguatnya politik identitas global. Ia menggambarkan dunia lama yang berdiri di atas kolonialisme dan imperialisme sebagai struktur hegemonik yang terus menciptakan penderitaan, dan ­menyatakan bahwa dunia baru yang berkeadilan hanya mungkin lahir jika fondasinya adalah moralitas, bukan ke­kuasaan.

Baca juga : Demokrasi Lokal Dalam Revisi UUD 1945: Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Tak Harus Dipilih

Dalam kerangka itulah, ­Pan­ca­­­sila ditawarkan sebagai etika global yang bersifat inklusif dan humanis. Pancasila bukan hanya ideologi nasio­nal, melain­kan formula filo­sofis yang ­mengandung ke­seimbangan antara dimensi materiil dan ­spiritual, ­antara kebebasan ­individu dan ­tanggung jawab ­sosial, serta antara kedaulatan nasio­nal dan solidaritas ­antarbangsa. Panca­sila menolak ekstremisme ideologi yang hanya mengejar per­tumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial, ­sebagaimana menolak abso­lutisme kekuasaan yang ­menempatkan negara-­negara kuat sebagai penentu tunggal nasib dunia. 

Dengan begitu pidato Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum Partai Demo­krasi Indonesia Perjuangan (PDI ­Perjuangan) ini, memiliki makna lebih dalam jika ditarik dalam sejarah Indonesia dan dunia. Seruan ini seakan menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di ­Bandung, ketika negara-negara baru merdeka menyatakan ­bahwa ­dunia tidak boleh dirancang hanya untuk kepentingan Barat dan Timur, tetapi juga untuk manusia yang merdeka dari penindasan. 

Baca juga : Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Daerah Dalam Mengelola Keuangan Dan Mengendalikan Inflasi

Di mana Bung Karno, melalui pidato “To Build the World ­Anew” di Sidang Umum PBB ­tahun 1960, telah menyam­paikan cita-cita dunia baru yang menghapus kolonialisme dalam segala bentuknya. Pada masa itu, kolonialisme bersifat fisik dan militer. Kini, kolo­nialisme hadir dalam ­bentuk utang luar ­negeri, ke­­ter­gantungan teknologi, ­dominasi data oleh korporasi global, hingga ­ke­timpangan ­akses terhadap kecerdasan ­buatan. Di sinilah Pancasila menjadi ­relevan: ia tidak melulu bicara ­tentang masa lalu, tetapi juga menawarkan ­kebijaksanaan ­untuk ­menghadapi kolo­nialisme gaya baru yang tidak berwujud ­senjata, melainkan algoritma, ekonomi politik, dan narasi global.

Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan untuk mencegah ­perang dan melindungi perdamaian, tetapi sering kali gagal bertindak karena dibelenggu hak veto lima negara tetap Dewan Keamanan. Hak veto ini menjadi simbol ketidakadilan struktural: ketika Palestina diserang, atau ketika konflik di Suriah, Yaman, dan Ukraina menelan korban sipil, sering kali keputusan inter­nasional diblokir oleh kepen­tingan geopolitik negara-negara besar. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.