Pengamat Transportasi
RM.id Rakyat Merdeka - Infrastruktur jalan daerah sejatinya merupakan urat nadi perekonomian masyarakat lokal yang menghubungkan setiap sudut wilayah di Indonesia. Namun, tingginya beban kewenangan daerah yang kerap tidak seimbang dengan kapasitas anggaran melalui APBD, akibat keterbatasan fiskal, menjadikan perbaikan jalan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum (2025), total panjang jalan daerah yang mencakup jalan kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mencapai sekitar 501.344 kilometer. Angka tersebut sekitar 91 persen dari total jaringan jalan di Indonesia yang mencapai sekitar 549.000 km.
Jalan kabupaten/kota mencapai sekitar 446.787 km atau menjadi porsi terbesar, sekitar 81 persen dari total jaringan jalan. Sementara itu, jalan provinsi mencapai sekitar 54.557 km atau sekitar 10 persen, sedangkan jalan nasional sepanjang 47.817 km atau sekitar 9 persen.
Di luar jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan APBD tersebut, Indonesia juga memiliki jaringan jalan desa yang telah terbangun sepanjang lebih dari 316.000 km.
Untuk menjembatani keterbatasan anggaran daerah dalam membenahi aset jalan yang masif tersebut, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD). Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, program IJD merealisasikan anggaran sebesar Rp 14,6 triliun yang tersebar di 239 kabupaten dan 24 kota, dengan capaian penanganan 3.194,22 km jalan serta 2.971,35 meter jembatan.
Keberlanjutan penanganan ini diteruskan pada TA 2024 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5,41 triliun di 37 provinsi. Program tersebut berhasil menuntaskan perbaikan dan rekonstruksi sepanjang 1.151 km jalan serta 235 meter jembatan.
Langkah penguatan semakin dipertegas melalui penerbitan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Melalui kebijakan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,91 triliun untuk 439 kegiatan fisik di 37 provinsi.
Baca juga : Qodari: Pembangunan 1.151 Km Jalan Daerah Perkuat Pemerataan Ekonomi
Komitmen ini berlanjut dalam rencana kerja Kementerian PU TA 2026 dengan alokasi Rp 2,9 triliun. Anggaran tersebut ditargetkan untuk menangani 408,57 km jalan daerah dan 375,88 meter jembatan.
Kegunaan Jalan Daerah
Pelaksanaan IJD memberikan setidaknya enam kegunaan utama. Pertama, percepatan penanganan jalan rusak. Program ini mengatasi ketimpangan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengintervensi penanganan jalan nonnasional melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga kemantapan jalan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Kedua, penguatan logistik jalur pasokan pangan (food supply chain). Jalan daerah menghubungkan pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan menuju jalan nasional atau jaringan transportasi utama untuk menunjang program ketahanan dan swasembada pangan.
Ketiga, efisiensi rantai pasok dan penurunan inflasi daerah. Perbaikan jalan memangkas biaya logistik serta mempercepat durasi pengangkutan bahan pokok, sehingga dapat menekan potensi deviasi harga barang antarwilayah dan memitigasi risiko inflasi.
Keempat, konektivitas kawasan strategis dan industri terpencil. Infrastruktur jalan membuka keterisolasian kawasan potensial, seperti sentra UMKM, lokasi pariwisata daerah, serta kawasan industri berbasis komoditas ekspor yang belum terjangkau akses jalan berstandar nasional.
Kelima, optimalisasi integrasi jaringan transportasi. Jalan daerah dapat berfungsi secara efektif sebagai jalur pengumpul (feeder) yang terhubung langsung dengan koridor transportasi nasional, pelabuhan, stasiun, maupun jalan tol.
Keenam, efektivitas tata kelola dan standar konstruksi. Penanganan jaringan jalan daerah dapat lebih terjamin mutunya karena direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar teknis Kementerian PU, sekaligus mendorong akuntabilitas pemanfaatan anggaran di tingkat daerah.
Peran Strategis
Baca juga : Prabowo Resmikan Jalan Daerah, Lebarnya Kini Capai 8 Meter
Pembangunan jalan daerah, baik jalan provinsi, kabupaten, kota, maupun jalan desa, memiliki peran strategis dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.
Pertama, peningkatan aksesibilitas lingkungan dan sentra produksi. Jalan daerah menghubungkan kawasan terpencil, sentra pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan pasar utama serta pusat distribusi. Kondisi ini dapat mengurangi pembusukan hasil panen dan kehilangan hasil pascapanen (post-harvest losses).
Kedua, penurunan biaya logistik. Perbaikan kualitas permukaan jalan mengurangi waktu tempuh dan biaya operasional kendaraan (BOK), yang berdampak langsung terhadap penurunan harga barang pokok di tingkat konsumen setempat.
Ketiga, peningkatan akses pelayanan publik. Jalan yang baik memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, sekolah, serta kantor pelayanan administrasi pemerintahan secara lebih cepat dan efisien.
Keempat, stimulus ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan jalan membuka potensi investasi baru di daerah, memperluas pasar bagi UMKM lokal, serta merangsang tumbuhnya titik-titik kegiatan ekonomi baru di sepanjang koridor jalan.
Kelima, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Perbaikan infrastruktur dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pergerakan barang dan orang sepanjang tahun, termasuk pada musim hujan.
Keenam, penguatan interkoneksi sistem transportasi. Jaringan jalan pengumpul (feeder) dapat diintegrasikan secara lebih optimal dengan jalan nasional maupun koridor transportasi massal regional.
Sasaran Daerah 3TP
Baca juga : Basuki Didoakan Bertahan
Meskipun demikian, arah pembangunan jalan daerah melalui APBN perlu dievaluasi agar lebih responsif terhadap kawasan perbatasan dan wilayah terdepan, terluar, tertinggal, serta perbatasan (3TP), seperti di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Selatan.
Pembangunan di wilayah perbatasan tidak boleh berhenti pada kemegahan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) semata, melainkan harus menyentuh jalan-jalan permukiman di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan kawasan Sarawak dan Sabah di Malaysia, jalan-jalan desa di wilayah tersebut umumnya telah terkonstruksi dengan baik dan minim jalur tanah berlubang, meskipun bangunan pos perbatasannya relatif sederhana karena lebih mengedepankan fungsi pelayanan.
Keberadaan akses jalan yang mulus di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal—juga menjadi kunci utama dalam menjamin kelancaran distribusi program-program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan konektivitas logistik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tanpa konektivitas jalan yang memadai, program-program prioritas tersebut berisiko terhambat di daerah-daerah terpencil (remote area). Oleh karena itu, setelah jaringan jalan fisik terbangun dengan baik, pembenahan sistem transportasi umum perdesaan harus segera menyertainya.
Penutup
Ke depan, komitmen untuk membenahi jalan daerah harus dipastikan menjangkau wilayah terdepan dan terisolasi, bukan berhenti pada pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan saja. Jalan perdesaan yang mulus dan terintegrasi di kawasan perbatasan serta daerah 3T merupakan salah satu kunci utama untuk menggerakkan roda ekonomi lokal, menjamin kelancaran layanan publik, dan memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari arus pembangunan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.