Tausiah Politik
RM.id Rakyat Merdeka - Penistaan merupakan istilah yang selalu berkonotasi negatif. Penistaan adalah tindakan provokatif yang dilakukan seseorang atau suatu golongan terhadap orang atau kelompok lain dengan tujuan memojokkan, merendahkan, atau menghina pihak yang menjadi sasaran. Objek penistaan dapat berupa etnik, suku, daerah, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dampak penistaan dapat menjadi semakin berbahaya apabila dikaitkan dengan agama atau aliran keagamaan.
Penistaan terhadap agama merupakan salah satu bentuk nyata dari religious hate speech (RHS), yakni ujaran kebencian yang berkaitan dengan agama.
Salah satu contohnya adalah kontroversi mengenai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang dituduh menistakan agama Islam karena dipandang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, serta mengakui keberadaan kitab yang dikenal sebagai Tadzkirah setelah Al-Qur’an.
Pandangan tersebut memicu reaksi keras dari sebagian besar umat Islam arus utama di berbagai daerah karena dianggap menodai ajaran Islam.
Pihak JAI memberikan penjelasan bahwa penyebutan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi tidak dimaksudkan dalam pengertian nabi pembawa syariat baru (nubuwwah al-syari’ah) yang disamakan dengan Nabi Muhammad SAW.
Baca juga : Modus Operandi UK (4): Pencemaran Nama Baik
JAI juga menjelaskan bahwa Tadzkirah tidak ditempatkan pada kedudukan yang setara dengan Al-Qur’an. Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam tetap menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam arus utama.
Sejumlah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, kemudian membatasi atau menghentikan berbagai aktivitas JAI di wilayah masing-masing.
Ketegangan sosial dan kerusuhan terkait persoalan ini terus terjadi. Akhirnya, pemerintah turun tangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada 9 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Secara garis besar, SKB tersebut mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menyikapi aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Masyarakat diimbau untuk menjaga ketenangan dan menaati hukum, sedangkan JAI diminta mematuhi ketentuan yang tercantum dalam SKB. Dengan demikian, pemerintah berupaya meredakan ketegangan sekaligus mengatur hubungan antara JAI, masyarakat, dan aparat negara.
Contoh lain yang dapat dibahas dalam konteks religious hate speech adalah kontroversi pemberitaan majalah Newsweek pada 2003. Perhatian publik tertuju pada artikel yang membahas tesis Christoph Luxenberg mengenai kemungkinan adanya pengaruh bahasa Aram terhadap bahasa Al-Qur’an.
Baca juga : Modus Operandi UK: (3) Penghinaan (Defamation)
Tesis tersebut mempertanyakan sejumlah asumsi mengenai asal-usul bahasa dan pemahaman teks Al-Qur’an yang selama ini diterima secara luas oleh umat Islam. Pemberitaan dan perdebatan seputar persoalan ini memperlihatkan betapa sensitifnya kajian akademik tentang kitab suci ketika bersinggungan dengan keyakinan keagamaan. Namun, klaim mengenai pelarangan peredaran majalah tersebut oleh MUI perlu ditelusuri lebih lanjut agar sesuai dengan catatan sejarah.
Jika suatu gerakan telanjur dianggap sebagai bentuk penistaan atau penodaan agama, gerakan tersebut akan menghadapi kesulitan untuk mengembangkan aktivitasnya karena sudah terlanjur dicurigai oleh masyarakat. Itulah salah satu konsekuensi dari dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Terkadang, suatu data yang tidak valid secara akademik telanjur dianggap benar oleh opini publik. Sebaliknya, data yang valid secara akademik justru tidak selalu memperoleh pengakuan dari masyarakat.
Pada akhirnya, opini publik sering kali berperan sebagai hakim tertinggi dalam menentukan penerimaan atau penolakan terhadap suatu gagasan. Kita kerap menyaksikan bagaimana tekanan opini publik dapat mengalahkan pertimbangan hukum formal. Dalam pertarungan wacana di tengah masyarakat, opini publik bahkan dapat menjadi kekuatan dominan yang menentukan arah suatu persoalan.
Budaya semacam ini tentu tidak menguntungkan bagi pertumbuhan masyarakat madani (civil society). Masyarakat ideal atau khaira ummah seharusnya menjadikan kebenaran objektif sebagai landasan dalam menilai suatu persoalan, bukan semata-mata mengikuti kebenaran subjektif yang dibentuk dan dikemas menjadi opini publik oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pemilik media.
Baca juga : Modus Operandi UK: (2) Penyebaran Berita Bohong
Ketika pemilik media, yang juga dapat merepresentasikan kepentingan pemilik modal, memiliki pengaruh lebih besar daripada otoritas hukum, keseimbangan kehidupan sosial menjadi terancam. Dalam situasi demikian, masyarakat berisiko berkembang menjadi komunitas yang kehilangan orientasi terhadap kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, yang lahir bukanlah masyarakat madani yang beradab, melainkan masyarakat yang kehilangan kendali moral—sebuah masyarakat monster.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 11 Oktober 2026 dengan judul "Modus Operandi UK (5): Penistaan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.