BREAKING NEWS
 

Pendidikan Kader NKRI: Membangun Jiwa Negarawan Untuk Indonesia Raya (Bagian-1)

Senin, 16 November 2026 06:50 WIB
Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemerdekaan sebuah bangsa tidak pernah selesai ketika bendera Merah Putih dikibarkan dan proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta. Kemerdekaan justru memulai pekerjaan sejarah yang jauh lebih panjang: menjaga agar bangsa yang telah merdeka tidak kehilangan arah, jati diri, dan kedaulatannya di tengah perubahan zaman.

Lantaran penjajahan tidak selalu datang dengan kapal perang, senjata, dan pendudukan wilayah. Ia dapat hadir melalui ketergantungan ekonomi, penguasaan teknologi, penetrasi kepentingan geopolitik, bahkan melalui cara berpikir yang perlahan-lahan menjauhkan suatu bangsa dari kepribadiannya sendiri.

Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang sejak 17 Agustus 1945. Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga membangun kehidupan bernegara, bangsa ini telah membuktikan bahwa persatuan merupakan kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan menjadi sebuah kehendak nasional. Meski begitu sejarah tidak memberikan jaminan bahwa kemerdekaan akan selalu terpelihara dengan sendirinya.

Dari itu setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Di sinilah pendidikan kader NKRI menemukan makna strategisnya: mempersiapkan manusia Indonesia yang tidak hanya memahami negara sebagai entitas politik, tetapi menghayatinya sebagai amanah sejarah dan tanggung jawab peradaban.

Letak geografis Indonesia sesungguhnya telah menempatkan bangsa ini di panggung geopolitik dunia. Di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik, Nusantara berdiri sebagai ruang pertemuan kepentingan perdagangan, ekonomi, politik, dan keamanan internasional. Laut-laut yang membentang bukan sekadar pemisah pulau, melainkan penghubung peradaban dan jalur strategis yang menentukan arus perdagangan dunia. Posisi ini memberikan keuntungan sekaligus menghadirkan konsekuensi geopolitik yang tidak ringan.

Baca juga : Mewujudkan Rasa Aman Melalui Revolusi Mental Dan Spiritual Polri

Pemikiran Nicholas J. Spykman mengenai konsep rimland memberikan salah satu perspektif untuk memahami arti penting kawasan peralihan antara kekuatan daratan dan lautan dalam persaingan kekuatan dunia. Dalam perkembangan Indo-Pasifik, Indonesia berada di lingkungan strategis yang semakin kompleks. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, dinamika keamanan kawasan, serta perubahan konfigurasi ekonomi global menuntut Indonesia memiliki kemampuan membaca kepentingan dan mengantisipasi konsekuensi strategisnya.

Walau begitu kecerdasan geopolitik tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan tentang peta, wilayah, dan kekuatan militer. Ia harus menjadi kesadaran tentang bagaimana sebuah bangsa menentukan nasibnya sendiri. Kedaulatan tidak hanya berarti menjaga garis batas teritorial, tetapi juga kemampuan mengendalikan sumber daya strategis, melindungi wilayah maritim, membangun industri pertahanan, menjaga jalur perdagangan, serta mempertahankan kebebasan mengambil keputusan politik.

Politik luar negeri bebas aktif karena itu harus dipahami sebagai pernyataan kemandirian Indonesia, bukan sikap ragu-ragu dalam menghadapi perubahan dunia. Maka Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika kekuatan-kekuatan besar menyusun ulang kepentingan geopolitiknya. Kita harus menjadi subjek yang mampu memperjuangkan kepentingan nasional, memperkuat kerja sama kawasan, dan turut membangun perdamaian dunia.

Adsense

Oleh karena itu kader Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu memiliki keluasan pandangan semacam ini agar nasionalisme tidak berubah menjadi sikap tertutup, sementara keterbukaan terhadap dunia tidak membuat bangsa kehilangan kemandiriannya. Tambahan pula di tengah keluasan cakrawala geopolitik tersebut, Pancasila harus tetap menjadi kompas. Sebuah bangsa dapat memiliki kecanggihan strategi, kekuatan ekonomi, dan teknologi modern, tetapi tanpa fondasi nilai, seluruh kekuatan itu dapat kehilangan orientasi moral.

Bung Karno memahami persoalan tersebut ketika pada 1 Juni 1945 menyampaikan Pancasila sebagai Philosophische Grondslag, dasar filsafat negara, sekaligus Weltanschauung, pandangan hidup bangsa. Pancasila bukanlah gagasan yang tumbuh dari ruang kosong. Ia digali dari pengalaman sejarah, kebudayaan, religiositas, dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca juga : Geliat Pertahanan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Dunia

Ketika Bung Karno memeras lima sila menjadi satu inti, ia menunjuk gotong royong. Di sana tersimpan pengertian yang sangat dalam tentang Indonesia: bangsa ini tidak dibangun untuk memenangkan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan untuk menyelenggarakan kehidupan bersama berdasarkan solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab. Gotong royong bukan sekadar warisan tradisi desa, melainkan etika penyelenggaraan negara.

Maka kekuasaan harus bekerja untuk rakyat, pembangunan harus menghadirkan keadilan, dan perbedaan harus dikelola melalui musyawarah. Dari itu Persatuan Indonesia pun tidak boleh dipersempit menjadi tuntutan keseragaman. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, bahasa, dan kebudayaan merupakan kenyataan yang harus dihormati dalam ikatan kebangsaan. Kader NKRI harus menjadi penjaga jembatan di antara perbedaan itu, bukan justru membangun tembok pemisah atas nama fanatisme golongan.

Kini, tantangan tersebut memasuki wilayah baru: ruang digital. Kecerdasan buatan, komputasi awan, penguasaan data, dan teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia bekerja, berpikir, berinteraksi, bahkan mengambil keputusan. Pemikiran Marshall McLuhan mengenai determinisme teknologi mengingatkan bahwa teknologi bukan sekadar perangkat yang digunakan manusia. Teknologi turut membentuk lingkungan sosial dan cara manusia memahami dunia.

Karena itu, ancaman terhadap kedaulatan tidak lagi hanya datang dari laut dan daratan. Pencurian data strategis, serangan siber, manipulasi informasi, propaganda digital, dan penyebaran disinformasi dapat mengganggu keamanan nasional serta merusak kepercayaan publik. Indonesia membutuhkan kedaulatan digital, yakni kemampuan membangun kapasitas nasional untuk mengembangkan, mengelola, dan melindungi teknologi serta data strategisnya.

Pendidikan Kader NKRI harus mempertemukan kecerdasan geopolitik, kedalaman ideologi, dan penguasaan teknologi dalam satu kesadaran kebangsaan. Teknologi harus tunduk pada kepentingan kemanusiaan, bukan manusia yang kehilangan martabat karena dikendalikan teknologi. Kemajuan harus memperkuat persatuan, bukan memperlebar perpecahan.

Baca juga : Memperkuat Ideologi Pancasila Melalui Peran Paguyuban, Ormas, Tokoh Masyarakat, Dan Tokoh Agama

Indonesia Raya tidak cukup dijaga oleh manusia yang mengetahui batas wilayahnya. Indonesia membutuhkan manusia yang memahami makna kedaulatan, menghayati Pancasila, dan memiliki keberanian untuk menentukan masa depan bangsanya sendiri. (Bersambung)

*Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense