Mewujudkan Rasa Aman Melalui Revolusi Mental Dan Spiritual Polri

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Keamanan adalah salah satu kebutuhan paling purba dalam kehidupan manusia, tetapi sekaligus menjadi ukuran paling modern bagi keberhasilan sebuah negara. Sejak manusia membentuk kehidupan bersama, rasa aman selalu menjadi prasyarat bagi tumbuhnya peradaban. Tanpa keamanan, kebebasan kehilangan makna, pembangunan kehilangan kepastian, dan keadilan mudah berubah menjadi janji yang tidak menemukan jalan menuju kenyataan.

Masyarakat tidak sekadar membutuhkan negara yang kuat, tetapi negara yang mampu memberikan perlindungan tanpa menimbulkan ketakutan. Di sinilah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh makna strategisnya: menjadi wajah kehadiran negara yang paling dekat dengan kehidupan rakyat. Maka keamanan tidak semata-mata lahir dari kekuatan senjata, kecanggihan teknologi, ataupun ketegasan aparat dalam menegakkan hukum.

Ada dimensi yang lebih mendasar, tetapi sering luput dari perhatian, yakni kualitas batin manusia yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan itu sendiri. Sebab, kekuasaan yang tidak disertai kesadaran moral berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Kewenangan yang tidak dibatasi integritas dapat menjauhkan aparat dari masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Lantaran itu pula persoalan keamanan sesungguhnya bukan hanya persoalan bagaimana negara mengendalikan ancaman dari luar, melainkan juga bagaimana negara membangun karakter manusia yang menjalankan kekuasaan di dalamnya. Konstitusi melalui Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 telah menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Amanat tersebut bukan sekadar uraian administratif mengenai fungsi kepolisian. Di dalamnya terkandung kontrak moral antara negara dan rakyat. Polisi memperoleh kewenangan karena masyarakat membutuhkan perlindungan, bukan karena masyarakat harus tunduk kepada kekuasaan tanpa batas. Dengan demikian, semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang anggota kepolisian, semakin besar pula tanggung jawab etik yang harus dipikulnya.

Baca juga : Geliat Pertahanan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Dunia

Dalam konteks inilah gagasan revolusi mental melalui pendekatan spiritual menemukan relevansinya. Kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menghadapi momentum penting untuk memperkuat transformasi Polri, terutama melalui pembentukan karakter, perubahan pola pikir (mindset), dan pembaruan budaya kerja (culture set). Amanah tersebut bukan hanya menuntut kemampuan mengelola organisasi besar, melainkan juga keberanian membangun kebudayaan institusi yang menempatkan integritas sebagai fondasi pengabdian.

Saya melihat pendekatan spiritual memiliki arti penting karena persoalan moral tidak selalu dapat diselesaikan melalui peraturan dan pengawasan. Hukum dapat mengatur perilaku, tetapi kesadaran moral membantu manusia memahami mengapa suatu tindakan harus dilakukan atau dihindari. Dengan demikian, pembinaan spiritual bukan kegiatan tambahan dalam kehidupan organisasi, melainkan salah satu jalan membentuk kebajikan profesional.

Spiritualitas mengajarkan bahwa manusia tidak hidup hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Ada tanggung jawab yang lebih besar kepada sesama, masyarakat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tradisi keagamaan, kejujuran, amanah, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang merupakan nilai-nilai yang menjadi penyangga kehidupan bersama. Nilai tersebut sangat dekat dengan etika kepolisian.

Di lapangan, anggota kepolisian sering berhadapan dengan situasi yang penuh tekanan. Konflik sosial, demonstrasi, kejahatan, kecelakaan, hingga persoalan kemanusiaan menuntut kecepatan mengambil keputusan. Dalam keadaan demikian, pengendalian diri menjadi bagian penting dari profesionalisme. Seorang aparat yang mampu mengendalikan emosinya akan lebih bijaksana dalam menggunakan kewenangan.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pembinaan spiritual juga harus berakar pada Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan bahwa kehidupan berbangsa tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai moral dan kepercayaan kepada Tuhan. Spiritualitas dalam institusi negara harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kebinekaan. Pembinaan rohani harus memberikan ruang yang setara bagi anggota Polri sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Baca juga : Memperkuat Ideologi Pancasila Melalui Peran Paguyuban, Ormas, Tokoh Masyarakat, Dan Tokoh Agama

Tujuannya bukan menyeragamkan keyakinan, melainkan membangun kesadaran etis yang sama: menghormati martabat manusia, menolak diskriminasi, menjaga toleransi, dan menegakkan keadilan. Di sinilah Pancasila dapat menjadi jembatan antara spiritualitas dan profesionalisme. Ketuhanan memberikan orientasi moral, kemanusiaan memberikan ukuran perlakuan terhadap sesama, persatuan memberikan kesadaran kebangsaan, kerakyatan mengajarkan kebijaksanaan, sedangkan keadilan sosial menjadi tujuan pengabdian.

Pendekatan spiritual harus berjalan bersama reformasi struktural. Pengawasan internal dan eksternal, penegakan kode etik, keterbukaan informasi, perlindungan pelapor, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan harus diperkuat. Pembinaan rohani tidak boleh dijadikan pengganti mekanisme pertanggungjawaban hukum. Bahkan, justru karena nilai spiritual mengajarkan kejujuran dan amanah, setiap pelanggaran harus ditangani secara objektif tanpa perlindungan berdasarkan pangkat maupun jabatan.

Juga keteladanan pimpinan menjadi sangat menentukan. Revolusi mental tidak mungkin berhasil apabila hanya dituntut dari anggota di lapangan, sementara pemimpin tidak memperlihatkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan. Dari itu keamanan negara tidak dapat diukur hanya dari rendahnya angka kriminalitas atau kemampuan aparat mengendalikan gangguan ketertiban. Ada ukuran yang lebih mendalam, yakni apakah masyarakat merasa terlindungi, apakah hukum dipercaya, dan apakah kehadiran polisi membawa ketenteraman.

Di tengah perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan keamanan nasional harus berjalan seiring dengan pembangunan karakter bangsa. Polri memiliki peran penting dalam menjaga ruang kehidupan yang memungkinkan demokrasi, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial tumbuh secara berkelanjutan. Karena itu, revolusi mental melalui pendekatan spiritual perlu menjadi bagian dari agenda besar reformasi kepolisian.

Dari itu seragam kepolisian bukan sekadar simbol kewenangan, melainkan lambang amanah. Di baliknya terdapat manusia yang harus mampu menjaga dirinya sebelum menjaga orang lain, mengendalikan kekuasaannya sebelum menegakkan hukum, dan membersihkan niatnya sebelum mengabdi kepada masyarakat.

Baca juga : Pancasila Dan Menyongsong Sumpah Pemuda Memperkokoh NKRI Untuk Indonesia Raya

Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki aparat dengan kemampuan tinggi, melainkan pula negara yang aparaturnya memiliki hati nurani. Keamanan sejati lahir ketika kekuatan hukum bertemu dengan keluhuran moral, ketika ketegasan berjalan bersama kemanusiaan, dan ketika kekuasaan tunduk kepada keadilan.

Di sinilah revolusi mental Polri menemukan makna terdalamnya: menjadikan pengabdian sebagai ibadah, kewenangan sebagai amanah, dan perlindungan terhadap rakyat sebagai kehormatan tertinggi seorang Bhayangkara. 

*Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.