APBD DKI Belum Move On Dari Banjir Dan Kemacetan

RM.id  Rakyat Merdeka - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 bakal fokus menangani banjir, kemacetan, sampah, bantuan sosial dan penanganan stunting.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mene­gaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomit­men menangani banjir sesuai kebijakan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Heru menjelaskan, beberapa program prioritas akan dike­but tahun ini, antara lain pem­bangunan atau merevitalisasi 16 Sungai, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) secara berta­hap. Hal itu sebagai upaya pe­nanganan banjir di Jakarta sesuai kebijakan yang telah disusun dalam RPD tahun 2023-2026.

“Selain itu, melaksanakan program pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir,” kata Heru saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Baca juga : Tim Matador Akhiri Penantian 32 Tahun

Pemprov, lanjut Heru, juga akan melakukan koordinasi inten­sif dengan Pemerintah Pusat serta sinkronisasi program-program. Di antaranya, sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selanjutnya, menambah daya tampungan air dan tangkapan limpasan air sungai dan bersin­ergi dengan Pemerintah Daerah penyangga dalam upaya penang­gulangan banjir di Jakarta, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menangani kemacetan, Pemprov menerapkan push and pull strategy.

Push strategy merupakan ke­bijakan yang mendorong pem­batasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih kepada ang­kutan umum. Seperti penerapan kebijakan ganjil genap, penerap­an pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intermediate Traffic System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan in­sentif dan disinsentif tarif parkir.

Baca juga : Khelif Bungkam Pembenci

Sedangkan, pull strategy me­rupakan kebijakan memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi (MRT, LRT, BRT), peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi transportasi, peningkatan kes­elamatan transportasi, dan pe­ningkatan integrasi transportasi.

Terkait penanganan sampah, Heru menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan sistem pe­ngolahan sampah agar lebih ra­mah lingkungan, minim dampak sosial dan ekonomis.

“Dengan mengadopsi teknolo­gi yang lebih canggih dan berkelanjutan, Jakarta dapat memperkuat posisinya sebagai kota global yang mendukung investasi, kreativitas dan ling­kungan melalui sinergi dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Dalam penanganan stunting, Heru mengatakan, Pemprov terus berupaya memberikan penanganan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Baca juga : Presiden Bagikan SK Hutan Sosial & TORA di Festival LIKE 2

Intervensi spesifik dilakukan melalui edukasi dan pemantauan tumbuh kembang, pemberian asupan gizi tambahan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK) kepada balita, kelompok ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri.

Lalu, intervensi sensitif dilak­sanakan melalui program sani­tasi yang baik berupa program desa/kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), program perbaikan lingkungan tempat tinggal, dan program penyediaan air bersih.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.