Sebelumnya
Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut melalui pembangunan dan/atau peningkatan kelas pada fasilitas kesehatan yang dilaksanakan melalui Rencana Jangka Panjang.
Rencana tersebut, antara lain proses perencanaan pembangunan RSUD Cakung, proses perencanaan peningkatan kelas RSUD Pasar Minggu menjadi Tipe A khusus Kanker, dan proses perencanaan peningkatan kelas RSUD menjadi RSUD Tipe B.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri mendorong Pemprov merealisasikan seluruh program prioritas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Ada beberapa yang mungkin mendesak, yang selama ini tertunda harus segera diselesaikan,” kata Misan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Baca juga : Tim Matador Akhiri Penantian 32 Tahun
Dengan begitu, total rancangan perubahan APBD sebesar Rp 85,47 triliun bisa terserap maksimal di akhir tahun. Masyarakat dapat menikmati manfaat dari pelaksanaan program-program yang telah dirancang.
“Dari anggaran yang naik ini bisa dialokasikan ke skala-skala prioritas untuk Pemerintah DKI Jakarta yang kegiatan-kegiatannya bersinggungan dengan masyarakat,” harap Misan.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan tentang Perubahan APBD 2024 senilai Rp 85,47 triliun. Pengesahan dilakukan lewat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (7/8/2024).
Anggota Fraksi Gerindra Bastian Simanjuntak menyampaikan, salah satu upaya penanganan banjir yang harus diprioritaskan, yakni normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi Sungai Ciliwung yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat telah terlaksana sepanjang 16 kilometer.
Baca juga : Khelif Bungkam Pembenci
“Masih tersisa 17 kilometer lagi, harus dipastikan terlaksana secara tuntas dengan proporsi anggaran lebih optimal,” kata Bastian.
Hal serupa dilontarkan Sekretaris Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan. Dia mendorong Pemprov terus membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penyangga dalam program penanganan banjir.
“Fraksi Partai Demokrat meminta agar program penanganan banjir dapat direalisasikan sesuai RPD tahun 2023-2026,” kata Ali.
Untuk penanganan Kemacetan, Fraksi Demokrat meminta Pemprov membuat berbagai regulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada compact city (kota yang terintegrasi). Setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi.
Baca juga : Presiden Bagikan SK Hutan Sosial & TORA di Festival LIKE 2
“Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah penyangga Jakarta,” imbuhnya.
Fraksi Demokrat juga menyarankan Pemprov meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terintegrasi dengan jaringan transportasi massal di Jakarta.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 11 Agustus 2024 dengan judul DPRD Setuju Anggaran Rp 85,47 triliun, APBD DKI Belum Move On Dari Banjir Dan Kemacetan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.