APBD DKI Belum Move On Dari Banjir Dan Kemacetan

 Sebelumnya 
Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut melalui pem­bangunan dan/atau peningkatan kelas pada fasilitas kesehatan yang dilaksanakan melalui Ren­cana Jangka Panjang.

Rencana tersebut, antara lain proses perencanaan pembangun­an RSUD Cakung, proses peren­canaan peningkatan kelas RSUD Pasar Minggu menjadi Tipe A khusus Kanker, dan proses perencanaan peningkatan kelas RSUD menjadi RSUD Tipe B.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja­karta Misan Samsuri mendorong Pemprov merealisasikan seluruh program prioritas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Ada beberapa yang mungkin mendesak, yang selama ini ter­tunda harus segera diselesaikan,” kata Misan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Baca juga : Tim Matador Akhiri Penantian 32 Tahun

Dengan begitu, total rancan­gan perubahan APBD sebesar Rp 85,47 triliun bisa terserap maksimal di akhir tahun. Mas­yarakat dapat menikmati man­faat dari pelaksanaan program-program yang telah dirancang.

“Dari anggaran yang naik ini bisa dialokasikan ke skala-skala prioritas untuk Pemerintah DKI Jakarta yang kegiatan-keg­iatannya bersinggungan dengan masyarakat,” harap Misan.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan tentang Perubahan APBD 2024 senilai Rp 85,47 triliun. Pengesa­han dilakukan lewat Rapat Pari­purna di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu (7/8/2024).

Anggota Fraksi Gerindra Bas­tian Simanjuntak menyampai­kan, salah satu upaya penangan­an banjir yang harus diprioritas­kan, yakni normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi Sungai Ciliwung yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat telah terlaksana sepanjang 16 kilometer.

Baca juga : Khelif Bungkam Pembenci

“Masih tersisa 17 kilometer lagi, harus dipastikan terlaksana secara tuntas dengan proporsi anggaran lebih optimal,” kata Bastian.

Hal serupa dilontarkan Sek­retaris Fraksi Demokrat Ali Muhammad Johan. Dia mendo­rong Pemprov terus membangun koordinasi dan kerja sama yang lebih baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae­rah penyangga dalam program penanganan banjir.

“Fraksi Partai Demokrat me­minta agar program penanganan banjir dapat direalisasikan sesuai RPD tahun 2023-2026,” kata Ali.

Untuk penanganan Kemac­etan, Fraksi Demokrat meminta Pemprov membuat berbagai reg­ulasi yang berorientasi pada kota layak huni dan Pengaturan Tata Ruang yang mengacu pada com­pact city (kota yang terintegrasi). Setiap sub daerah dikembangkan dengan basis meminimumkan kebutuhan transportasi.

Baca juga : Presiden Bagikan SK Hutan Sosial & TORA di Festival LIKE 2

“Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat melakukan sinkronisasi Rencana Induk Transportasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah penyangga Jakarta,” imbuhnya.

Fraksi Demokrat juga me­nyarankan Pemprov meminta dukungan dari Pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur transportasi massal di daerah-daerah penyangga yang terinte­grasi dengan jaringan transpor­tasi massal di Jakarta.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 11 Agustus 2024 dengan judul DPRD Setuju Anggaran Rp 85,47 triliun, APBD DKI Belum Move On Dari Banjir Dan Kemacetan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.