Sebelumnya
Nova menyampaikan, Stasiun Manggarai sudah sangat padat. Terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari saat orang pergi dan pulang kerja. Dia berharap, dengan adanya pilihan transportasi massal baru dari Transjabodetabek, warga Jakarta yang tinggal di daerah penyangga bisa lebih mudah mengakses pusat kota.
“Rute ini bisa membantu mengurai penumpukan penumpang di Manggarai pada jalur kereta. Penumpang jadi bisa lebih tersebar,” ujarnya.
Nova juga mengusulkan, Transjabodetabek rute Citayam dan Bojonggede diutamakan beroperasi pada jam sibuk. Langkah ini untuk menghindari kerugian yang dialami Pemprov DKI Jakarta. Karena, pembayaran kepada operator menggunakan sistem rupiah per kilometer.
Nova mengungkapkan, Dinas Perhubungan (Diahub) DKI Jakarta telah melakukan kajian mengenai rute baru Transjakarta ini. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dapat bekerja sama untuk merealisasikan wacana rute baru transportasi massal ini.
Baca juga : Garuda Muda Siap Lumpuhkan Korut
“Rute ini tidak harus menggunakan jalur khusus, bisa memanfaatkan jalur biasa. Yang penting adalah pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD),” pungkasnya.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai, perluasan layanan transportasi massal merupakan rencana bagus. Namun, pengembangan transportasi publik ini akan memakan anggaran cukup besar, apalagi untuk MRT.
Menurut Djoko, meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup besar, di atas Rp 80 triliun setiap tahun, Pemprov DKI tidak akan sanggup menggarap proyek MRT.
“Butuh suntikan dari Pemerintah Pusat, tapi sebaiknya jangan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN lebih baik untuk membenahi transportasi umum di luar Jawa,” kata Djoko, Minggu (13/4/2025).
Baca juga : Cerai Bukan Karena Masalah Keyakinan
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata menyarankan, Pemprov DKI lebih memfokuskan pengembangan Transjabodetabek untuk wilayah penyangga. Menurutnya, kajian pengembangan Transjabodetabek ini juga sudah dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Dia menekankan, dia, pengembangan layanan Transjabodetabek ini harus menjangkau kawasan perumahan sehingga dapat mengalihkan pengguna kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.
Djoko bilang, saat ini beban masyarakat, khususnya generasi muda, cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja.
Padahal sebelum era 1990-an, Pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan diimbangi ada layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Namun, saat ini, layanan angkutan kota ke pemukiman itu kian terkikis. Bahkan sudah banyak yang hilang, meskipun kawasan perumahan masih tetap ada. Akibatnya, masyarakat ketergantungan dengan ojek. Di Jabodetabek, lanjutnya, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2 persen, mobil 23 persen dan sepeda motor mencapai 75 persen.
Baca juga : Evakuasi Sementara, Bukan Relokasi Permanen: Indonesia Sayang Warga Gaza
“Ini dampak tidak sinkron antara pembangunan kawasan perumahan dengan layanan transportasi,” katanya.
Dia menilai, rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan pribadi ke Kota Jakarta.
“Penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) juga perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” tandasnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.