RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) belum diterapkan di Ibu Kota. Fokus utama saat ini adalah pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal demi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, terkait pemberitaan rencana pemberlakuan tarif di 25 ruas jalan di Jakarta.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terus berupaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menerapkan program Ganjil Genap di 25 ruas jalan. Namun, untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP), Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," ujar Syafrin dalam keterangan resminya, Rabu (7/5/2025).
Baca juga : Herman Deru Canangkan 7 Program Prioritas Sejahterakan Warga Sumsel
Pemprov DKI Jakarta menilai saat ini prioritas utama adalah menciptakan sistem transportasi umum yang terintegrasi, terjangkau, dan nyaman. Oleh karena itu, sebelum menerapkan kebijakan seperti ERP yang bersifat pembatasan, pemerintah ingin memastikan ketersediaan moda transportasi massal yang memadai.
"Fokus Pemprov DKI Jakarta saat ini masih pada upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya," ujar Syafrin.
Ia menjelaskan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan untuk memperkuat layanan transportasi publik di Jakarta:
Baca juga : Pidato Tertutup Di Danantara, Prabowo: Nggak Etis Tegur Direksi Di Depan Media
1. Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang menghubungkan Bundaran HI – Kota, sebagai perluasan jaringan transportasi cepat di Jakarta.
2. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi.
3. Peresmian dan pengembangan layanan Transjabodetabek, guna memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.
Baca juga : Paus Fransiskus Wanti-Wanti Tak Mau Dimakamkan Di Vatikan, Kenapa?
4. Penyediaan layanan gratis bagi 15 golongan masyarakat untuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta.
Kebijakan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak warga Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari. Dengan berkurangnya kendaraan pribadi di jalan, diharapkan mobilitas di Jakarta menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari," ujar Syafrin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.