RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah titik langganan banjir di Jakarta Barat (Jakbar) disinyalir bukan semata-mata disebabkan curah hujan tinggi. Tetapi akibat buruknya tata kelola drainase atau saluran air. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharapkan segera merevitalisasinya.
Hujan deras menyebabkan sejumlah titik di wilayah Jakbar kebanjiran pada Rabu (21/5/2025). Seperti di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur-Kalideres, Duri Kepa, Kampung Guji Baru dan Pasar Patra yang menjadi langganan genangan dengan ketinggian air 30-60 centimeter (cm). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pun menyuarakan agar saluran air di Jakbar direvitalisasi.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan, TPU Tegal Alur, kerap terendam banjir jika hujan. Karena itu, dia meminta pembangunan saluran air di wilayah tersebut dimaksimalkan.
Baca juga : Kelly Tandiono, Cari Miss Indonesia Cantik Dan Inspiratif
Saat Ahmad menjalani program reses di RT 3 dan 9, RW 13, Tegal Alur, banyak warga yang meminta dibuatkan saluran air. Termasuk saluran air di TPU Tegal Alur.
“Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI belum optimal membangun saluran air di wilayah ini,” tandasnya, Kamis (22/5/2025).
Akibatnya, kata Ahmad, kawasan itu sering banjir saat hujan deras. “Waktu reses, warga ada yang mengadu bahwa setiap banjir bau. Tolong ini jadi satu perhatian,” pintanya.
Baca juga : Vanesha Prescilla, Tak Pernah Punya Obsesi Jadi Artis
Hal serupa disuarakan Anggota DPRD DKI Kevin Wu. Dia prihatin atas situasi ini. “Banjir bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan bencana tata kelola yang berulang setiap musim hujan,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, Kamis (22/5/2025).
Menurut Kevin, cuaca tak bisa terus-terusan disalahkan. Masalah utamanya adalah sistem drainase buruk, saluran air tersumbat dan kali yang dangkal.
“Tidak ada koordinasi yang baik antar Dinas terkait. Ini masalah manajemen dan kepemimpinan,” tandas Anggota Komisi A DPRD DKI ini.
Baca juga : Beribadah, Dapat Uang Saku Rp 8,6 Juta
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Jakarta memiliki sekitar 4.000 kilometer (Km) drainase. Namun, menurut Kevin, hanya sekitar 30 persen yang rutin dibersihkan.
“Banyak saluran air di permukiman padat penduduk, seperti Guji Baru yang sudah tidak lagi mampu menampung debit air, karena sedimentasi dan penyempitan,” ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.