RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, menyusul adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pemotongan gaji ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi anggaran daerah yang terkena dampak dari pemotongan DBH.
"Misalnya adalah saat sekarang ini kita melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan kita ASN maupun non-ASN. Kenapa? Karena setiap hari atau setiap bulan itu kan dinamis ya, ada yang pensiun, kemudian kemarin ada yang tambahan P3K," ujar Suharini Eliawati di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
Baca juga : BGN Beberkan Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis Ke DPR
Pemotongan diperlukan karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terus berubah dari waktu ke waktu. Proses pensiun dan penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) memengaruhi struktur pengeluaran belanja pegawai.
"Kita hitung ulang. Kemudian selanjutnya apa? Barangkali ada yang namanya kawan-kawan tau telepon, air dan listrik serta internet, misalnya seperti itu," lanjut Suharini.
Dia juga menambahkan, beberapa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mendesak akan ditinjau ulang atau disinergikan dengan pemerintah pusat.
Baca juga : Indonesia–Kirgizstan Jalin Kerja Sama Kembangkan Industri Halal
Pemotongan ini merupakan bagian dari proses anggaran yang sedang berjalan. Menurut Suharini, penyesuaian ini bisa dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2026 atau bahkan penggeseran ke tahun anggaran 2027.
"Namun yang tadi disampaikan adalah yuk kita tetap optimis, kemudian undang-undang 2 tahun 2024 Jakarta tetap menjadi kota global, menjadi pusat perekonomian global seperti itu," tuturnya.
Sebelumnya, beredar informasi pemotongan DBH untuk DKI Jakarta mencapai Rp 11 triliun. Meskipun angka tersebut belum dikonfirmasi langsung dalam pernyataan resmi, Suharini memastikan seluruh kebijakan keuangan akan disesuaikan secara rasional.
Baca juga : Andi Gani Serahkan Bantuan Kapolri Bagi Buruh Terdampak PHK di Bandung Dan Garut
Rekonsiliasi ini akan dilanjutkan melalui sejumlah tahapan forum resmi, mulai dari Forum Asisten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
"Tapi ini kan berjalan prosesnya ya, prosesnya berjalan besok itu saya sampaikan forum asisten setelah itu nanti ada forum TAPD, kemudian nanti banggar besar," tambahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.