RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penuh rencana Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya akan membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati. Sebab, sampah pasar ini memberikan beban berat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengandalkan TPST Bantargebang sebagai tempat penimbunan sampah.
Imbasnya, TPST Bantargebang berada dalam kondisi kritis, dengan timbunan sampah mencapai 55 juta ton per Desember 2025. Sudah mendekati kapasitas maksimal, sekitar 70 juta ton atau setara 80 persen.
Baca juga : Leeds United Vs Manchester City, Sengit Di Elland Road
Dengan rata-rata kiriman sampah 7.800 ton per hari dari Jakarta, sisa ruang pembuangan diperkirakan menipis dan berisiko penuh dalam beberapa tahun ke depan.
Untuk mengurangi beban TPST Bantargebang, Perumda Pasar Jaya bakal membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati, yang merupakan pengirim sampah signifikan.
Komisi B DPRD DKI Jakarta mengingatkan, agar Pasar Jaya mewujudkan rencana tersebut. Sehingga, rencana tersebut tidak sebatas wacana.
Baca juga : Jetlag, Alwi Farhan Susah Tidur
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, persoalan sampah pasar menjadi perhatian serius karena menyangkut kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kami mendukung pengelolaan sampah mandiri. Beban di Bantargebang sudah sangat besar dan armada sangat banyak, sehingga antreannya panjang sekali,” kata Nova di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Total sampah dari seluruh pasar di Jakarta mencapai sekitar 500 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 200 ton berasal dari Pasar Induk Kramat Jati. Bahkan, volumenya bisa meningkat saat Ramadan dan musim panen.
Baca juga : Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, TNI Didukung Yordania
Nova menjelaskan, berdasarkan peninjauan lapangan, pengelolaan sampah di Pasar Induk Kramat Jati masih perlu pembenahan.
Keterbatasan armada pengangkut sampah, menurutnya, juga kerap memicu penumpukan.
“Jika kebutuhan armada 15 sampai 17 unit per hari tidak terpenuhi, penumpukan akan terus berulang,” jelas politisi Partai NasDem ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.