RM.id Rakyat Merdeka - Kasus oknum petugas Kelurahan Kalisari membuat laporan palsu telah menindaklanjuti aduan masyarakat melalui aplikasi JAKI, mencoreng wajah kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pelakunya diharapkan diberikan sanksi tegas.
Kasus oknum petugas membuat laporan palsu menggunakan foto berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk melaporkan tindak lanjut (TL) aduan warga di aplikasi JAKI, berbuntut panjang.
Kasus ini dinilai mencoreng profesionalitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Kevin Wu menyayangkan dugaan penyalahgunaan teknologi oleh oknum tersebut.
Baca juga : Atletico Bungkam Barca
“Saya prihatin. Jika dugaan ini benar, sangat disayangkan, teknologi yang seharusnya produktif, justru disalahgunakan seperti ini,” kata Kevin, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan perilaku asal bapak senang (ABS) yang berpotensi merusak kinerja birokrasi dalam jangka panjang.
“Ini jadi peringatan. Jangan sampai petugas menggunakan cara-cara seperti itu. Bukannya menyelesaikan pekerjaan, malah AI dipakai untuk laporan yang sifatnya ABS,” tegasnya.
Baca juga : Bersinar Di Superbike, Tak Dilirik Di MotoGP
Karena itu, Kevin mendesak Pemprov DKI bukan sekedar bicara mengenai penindakan. Tapi betul-betul memberikan sanksi tegas dan menunjukkannya kepada masyarakat, agar kasus serupa tidak terulang dan menjadi preseden buruk kemudian hari.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan. Bisa jadi preseden bagi petugas lain. Maka, perlu ada sanksi keras bagi aparat yang seperti itu,” tandasnya.
Dia juga mengingatkan agar aparatur sebagai pelayan masyarakat, tidak bersikap manipulatif dalam membuat laporan. “Tidak boleh ada laporan bohong atau kosong, padahal kenyataannya belum dikerjakan,” imbuhnya.
Baca juga : Spanyol Kutuk Serangan Brutal Israel Di Lebanon
Lebih lanjut, Kevin menekankan bahwa teknologi AI seharusnya dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan warga, bukan sebaliknya. “Ini harus jadi pembelajaran. Teknologi harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan disalahgunakan,” ingatnya.
Sebagai anggota Komisi A, Kevin memastikan, persoalan ini akan menjadi catatan khusus dalam rapat bersama Pemprov DKI Jakarta. “Kami akan memberikan catatan khusus kepada seluruh aparat dan pelayan masyarakat di Jakarta, agar ini menjadi alarm bagi kita semua,” ucapnya.
Dia pun mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik. “Jangan sampai penyalahgunaan seperti ini menggerus reputasi dan integritas para pelayan masyarakat yang sudah bekerja sungguh-sungguh di lapangan,” pungkasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.