RM.id Rakyat Merdeka - Mewujudkan Jakarta sebagai kota global, tidak cukup hanya dengan membangun gedung pencakar langit, infrastruktur modern dan taman. Persoalan sanitasi dasar juga harus segera dituntaskan.
Karena itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mempercepat penyediaan sepiteng dan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal, agar praktik Buang Air Besar (BAB) sembarangan benarbenar sudah tidak ada lagi.
Menurut August, sanitasi masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan, apabila Jakarta ingin sejajar dengan kota-kota global.
Dia menegaskan, penyediaan sepiteng dan MCK komunal perlu dipercepat untuk menekan praktik BABS, sekaligus mengurangi risiko penyebaran penyakit, seperti tuberkulosis (TBC).
“Salah satu persoalan terbesar yang masih dihadapi Jakarta, adalah minimnya sepiteng di kawasan permukiman,” ujar August, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 0,06 persen rumah tangga di Jakarta masih melakukan praktik BAB sembarangan pada 2025. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 warga.
Baca juga : Kejagung Sita Barang Mewah Emas Dan Mobil Lamborghini
“Jakarta ingin menjadi kota global, tetapi masih ada ribuan warga yang BAB sembarangan. Ini menunjukkan akses sanitasi yang layak masih harus diperbaiki,” katanya.
August juga menyoroti capaian pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang belum memenuhi target. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov DKI Jakarta, sepanjang 2025, baru terbangun 515 unit SPALD, dari target 650 unit.
Karena itu, dia meminta pembangunan sepiteng, terutama di kawasan Rukun Warga (RW) kumuh, dipercepat agar semakin banyak warga memperoleh akses sanitasi yang layak.
“Kami meminta Pemprov mengambil langkah konkret, bukan sekadar seremonial. Merebaknya penyakit seperti TBC, menunjukkan masih ada persoalan sanitasi yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta terus menggenjot program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Salah satunya, melalui deklarasi Open Defecation Free (ODF) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mandala, Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Sebagai informasi, ODF merupakan kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas atau wilayah, tidak lagi membuang air besar sembarangan. Semua masyarakat telah menggunakan jamban sehat untuk pembuangan kotoran manusia.
Baca juga : Meksiko Vs Inggris, Melawan Ketidakadilan Azteca
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, dengan bergabungnya Kelurahan Tomang, jumlah kelurahan berstatus ODF Komitmen di Jakarta, kini mencapai 194 kelurahan atau 72,65 persen.
“Ini menunjukkan, Jakarta bisa menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam kualitas kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rano, ODF bukan sekadar capaian administratif, melainkan perubahan perilaku masyarakat yang berdampak langsung terhadap penurunan penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kesehatan anak, dan terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat.
Dia menegaskan, deklarasi tersebut harus diikuti dengan komitmen seluruh pihak, mulai dari Pemprov DKI, tenaga kesehatan, kader, Rukun Tetangga (RT), RW, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh masyarakat, dunia usaha hingga warga.
“Harapannya, Kelurahan Tomang bisa menjadi contoh bagi wilayah lain, sehingga semakin banyak kelurahan mencapai status ODF. Dengan begitu, Jakarta bisa tumbuh menjadi kota global yang sehat, nyaman, dan bermartabat,” ucapnya.
Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menuturkan, deklarasi ODF menjadi langkah penting untuk memperluas akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.
Baca juga : Amerika Serikat Vs Belgia, Trump Dan Wapres Vance Batal Nonton
Menurut dia, salah satu syarat status ODF adalah, sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi sesuai standar, melalui program STBM atau MCK yang layak.
“Saat kami turun ke lapangan, ternyata masih banyak warga yang belum menggunakan sanitasi tertutup. Karena itu, kami melakukan evaluasi bersama lurah, camat, dan seluruh tim, agar target tersebut bisa tercapai,” katanya.
Iin memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat akan terus berkoordinasi dengan Perusahaan Air Limbah (PAL) Jaya, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, Badan Amil Zakat Nasional/Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Baznas/Bazis), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI untuk memperluas akses sanitasi di wilayah yang masih membutuhkan.
“Kami juga akan melakukan pendataan, agar warga yang belum memiliki akses MCK layak, bisa segera mendapat pelayanan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan melalui kolaborasi,” tandasnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.