Purbaya Beri Menteri Tambahan Anggaran Tapi Tidak Semuanya

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak semua permintaan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga akan dipenuhi dalam APBN 2027. Setiap usulan akan diseleksi berdasarkan prioritas program dan kemampuan fiskal negara.

Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Purbaya mengatakan, Pemerintah harus berhitung secara ketat terkait permohonan tambahan anggaran. Selain menyesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ruang fiskal juga harus dijaga agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap berada dalam batas yang telah disepakati bersama DPR.

Oleh karena itu, Purbaya menegaskan, akan mengevaluasi satu per satu usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga sebelum memutuskan mana yang perlu diberikan.

"Rasanya itu akan di atas batas defisit yang ada. Pasti enggak semuanya akan dipenuhi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Baca juga : KPK OTT Bupati Langkat, Para Kepala Daerah, Tobatlah!

Menurut Purbaya, Pemerintah tidak mungkin begitu saja mengabulkan seluruh permintaan tambahan anggaran yang totalnya mencapai Rp 984 triliun. Sebab, kata dia, hal itu akan membuat defisit APBN 2027 melampaui target 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah disepakati dalam pembahasan awal APBN 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan penilaian berdasarkan urgensi program dan kesesuaiannya dengan prioritas Pemerintah. "Kita lihat mana yang pantas, mana yang enggak. Selama defisitnya terpenuhi ya sudah," tegasnya.

Badan Anggaran DPR mengatakan, telah menyerahkan seluruh kompilasi usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga hasil pembahasan di masing-masing komisi kepada pemerintah.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, total tambahan anggaran yang diminta kementerian dan lembaga untuk 2027 mencapai sekitar Rp 984 triliun. Nilai tersebut berada di luar pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.389,94 triliun.

Apabila seluruh usulan tersebut dipenuhi, total belanja kementerian dan lembaga pada 2027 akan membengkak menjadi sekitar Rp 2.373,94 triliun, jauh lebih besar dibandingkan alokasi APBN 2026 sebesar Rp 1.510,5 triliun.

Baca juga : Tetapkan Tersangka Baru, Kejagung Terus Bersihkan BGN dari Koruptor

"Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing," kata Said.

Meski demikian, Said menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara.

Said mengatakan pemerintah akan menentukan besaran anggaran yang benar-benar dapat ditampung dalam RAPBN 2027.

"Kita akan menunggu tanggal 16 Agustus, nota keuangan yang akan disampaikan pemerintah," ujarnya.

Antrean kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran memang cukup panjang. Dalam pembahasan RAPBN 2027 di DPR, sejumlah kementerian dan lembaga kompak mengajukan tambahan pagu untuk membiayai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Argentina vs Tanjung Verde, Messi Ditantang Debutan

Misalnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan Rp 40,75 triliun di luar pagu indikatif Rp 58,24 triliun. Tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk memenuhi berbagai program pendidikan yang belum terakomodasi dalam pagu awal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengusulkan tambahan Rp 30 triliun dari pagu indikatif Rp 15,63 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kemudian, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan Rp 22,43 triliun di atas pagu indikatif Rp 23,23 triliun. Anggaran itu diproyeksikan untuk mendukung program kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, tebu, hingga peternakan.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) turut meminta tambahan Rp 1,34 triliun guna mempercepat operasional lebih dari 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pengembangan koperasi di berbagai daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.