RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan program TRUST Jakarta (Transparency, Surveillance, Risk Management for Secure Transactions) dalam gelaran Jakarta Secure Payment System Summit (JSPay Summit). Program ini dihadirkan untuk memperkuat pengawasan dan perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB), serta Badan Berizin UKA (BB UKA) secara lebih adaptif, kolaboratif, dan terintegrasi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Reny Julianie F., menegaskan bahwa DKI Jakarta memegang peran yang sangat strategis dalam industri sistem pembayaran dan penukaran valuta asing nasional. Berdasarkan data hingga Juli 2026, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33,83% PJP, 30,55% Penyelenggara PUKA BB, dan 75,00% BB UKA dari total secara nasional.
Baca juga : BINUS University Luncurkan Beasiswa, Perkuat Komitmen Cetak Talenta Indonesia
"DKI Jakarta memiliki kontribusi aktivitas usaha sebesar 39,67% terhadap industri nasional. Besarnya konsentrasi ini menjadikan penguatan pengawasan sebagai faktor krusial untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran nasional," ujar Reny.
Peluncuran program TRUST Jakarta bertumpu pada tiga pilar utama: Jakarta Secure Payment Summit (JSPay Summit): Forum penguatan kapasitas industri dan dialog kebijakan bersama regulator serta pemangku kepentingan. Strategic Payment and Resilient Knowledge Forum (SPARK): Wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga. Payment System on Your View (POV):Program peningkatan kapasitas industri agar lebih tangguh, patuh, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Baca juga : PNM dan Danantara Perkuat Ketahanan Keuangan Keluarga Prasejahtera
Ketiga pilar tersebut dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola, manajemen risiko, ketahanan siber, serta penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM). Langkah ini juga berpedoman pada transformasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan standar internasional Financial Action Task Force(FATF).
Reny menambahkan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam menghadirkan pengawasan yang responsif seiring dinamisnya perkembangan teknologi finansial.
Baca juga : PTPN III dan Baharkam Polri Perkuat Sinergi Pengamanan Aset Strategis Negara
"Setiap sistem pembayaran yang aman berawal dari kepercayaan. Di tengah industri yang terus berkembang, pengawasan yang kuat dibangun melalui kolaborasi yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui TRUST Jakarta, kami menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan terpercaya bersama seluruh pelaku industri," ungkap Reny.
Ke depan, penyelenggaraan TRUST Jakarta diharapkan mampu mempererat kolaborasi antara regulator, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas dan tata kelola ini ditargetkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital, sekaligus mendukung akselerasi ekonomi digital nasional serta menjaga stabilitas sistem pembayaran secara berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.