RM.id Rakyat Merdeka - Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Selatan mencapai 1.314 kasus. Angka ini menjadi perhatian Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.
Dia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat pencegahan dan penanganan agar jumlah kasus tidak terus bertambah.
“Dengan jumlah 1.314 kasus, Pemprov harus bergerak cepat dalam melakukan pencegahan. Tujuannya agar tidak bertambah kasus DBD, khususnya di Jaksel ataupun di DKI secara menyeluruh,” ujar Yuke, Rabu (14/10/2026).
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, tingginya jumlah kasus tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan masyarakat mendapat dukungan yang memadai untuk mencegah penularan.
Baca juga : Proyek Infrastruktur Vital Butuh Kepastian Anggaran
“Angka 1.314 kasus bukan sekadar statistik, ini peringatan serius bagi kita. Saya mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Sudinkes untuk tidak hanya menyerahkan beban pencegahan kepada masyarakat, tetapi juga mengimbanginya dengan pengawasan dan fasilitas pendukung yang memadai,” tegasnya.
Yuke meminta Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan lebih aktif mendampingi warga. Menurut dia, pengendalian DBD tidak cukup dilakukan melalui imbauan, tetapi harus disertai pengawasan dan pendampingan langsung di lingkungan permukiman.
Dia mendorong pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M Plus, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, disertai langkah pencegahan tambahan.
Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik (Jumantik) juga perlu dijalankan secara konsisten. “Gerakan PSN 3M Plus dan Posko Jumantik harus benar-benar didampingi langsung para Ketua RT, RW, lurah, hingga camat. Jangan sampai program ini menjadi rutinitas formalitas semata,” katanya.
Baca juga : PN Jaksel Tolak Praperadilan Silmy Karim, Penatapan Tersangka & Penyitaan Sah
Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan itu menilai, keterlibatan perangkat wilayah menjadi faktor penting untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif.
Ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lurah, dan camat perlu ikut mengawasi pelaksanaan program di lingkungan masing-masing. Selain itu, Sudinkes Jakarta Selatan diminta mengoptimalkan pengendalian populasi nyamuk, terutama di wilayah rawan penularan. Pengasapan atau fogging dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta indikasi di lapangan.
Yuke juga mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani warga yang terjangkit DBD. Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta Selatan perlu memastikan ketersediaan ruang rawat, sarana medis, serta obat-obatan.
“Kesiapan fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian. Puskesmas dan RSUD di Jakarta Selatan harus memastikan ketersediaan ruang rawat, sarana medis, serta obat-obatan untuk menangani pasien DBD,” pintanya.
Baca juga : Kebakaran di Kebayoran Lama: 128 Petugas Damkar Dikerahkan, Tak Ada Korban Jiwa
Yuke berharap langkah pencegahan yang lebih intensif, pendampingan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, risiko penularan DBD di Jakarta Selatan bisa ditekan dan masyarakat mendapat perlindungan yang lebih baik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.